Tim Editor
"Apa yang kita saksikan di Yerusalem hari ini bukanlah pembukaan kedutaan besar, tapi pembukaan pos depan permukiman Amerika," kata Abbas, dilansir dari Antara, saat berbicara dalam pertemuan elite pemerintahan Palestina di Markas Pemerintah Otonomi Nasional Palestina di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Senin (14/5).
Abbas menilai, tindakan AS merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum dan masyarakat internasional, lantaran telah memindahkan diri dari peran politik di Timur Tengah sebagai penengah.
Pasca pertemuan elite pemerintahan itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Maliki mengatakan, rakyat Palestina telah meminta pertemuan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk membahas tuntutan rakyat Palestina terhadap perlindungan internasional. Dijadwalkan, pertemuan itu akan berlangsung pada Selasa (15/5/2018) hari ini.
Baca Juga : Israel Halangi Akses Medis Warga Gaza
Gaza Update: Sudah 41 orang dibunuh snipers Zionis hari ini. Total sudah 90 orang dibunuh sejak awal Perjalanan Pulang #PalestinaKita 30 Maret lalu. pic.twitter.com/8noYUcomlB
— Sahabat Al-Aqsha (@sahabatalaqsha) May 14, 2018
Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat menyebut, para pemimpin Palestina memutuskan untuk mengajukan kasus hukum itu ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hal itu menyusul pendudukan pasukan Israel di wilayah permukiman Palestina.
Para pemimpin Palestina, lanjut Saeb, juga memutuskan untuk membatasi hubungan dengan Israel dan melaksanakan keputusan Dewan Nasional Palestina.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Palestina pada Senin (15/5) malam mengumumkan tewasnya 55 warga Palestina karena penembakan tentara Israel. Kejadian itu juga melukai 2.771 orang lainnya.
Baca Juga : Jalur Gaza Memanas, 55 Warga Palestina Tewas
(Ilustrasi: Pixabay)
Peristiwa tersebut terjadi dalam aksi protes yang mengakibatkan bentrokan sepanjang hari di bagian timur Jalur Gaza. Aksi besar-besaran tersebut dinamakan "Pawai Satu Juta Orang Palestina", digelar dalam rangka menentang pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Baca Juga : Israel Siapkan Skenario Serang Iran
Sementara itu, pada Senin (15/5) kemarin pemerintah AS juga menggelar upacara pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Hal itu sejalan dengan pengakuan Presiden AS Donald Trump pada Desember 2017 lalu atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan pemindahan kedutaan besar negaranya ke kota suci tersebut.
Rakyat Palestina menyebut tindakan AS itu sebagai provokasi dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Mereka menganggap AS tak lagi memenuhi syarat sebagai penjaga tunggal proses perdamaian pihaknya dengan Israel. Untuk itu, rakyat Palestina menyerukan banyak pihak internasional untuk mengawasi perundingan perdamaian.
