Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta, pembahasan ini bisa dikebut. Bahkan, Presiden akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) kalau RUU itu tidak kunjung kelar hingga bulan Juni.
"Saya yakin kita mau mendukung pemerintah kalau memang itu dibutuhkan tapi harus dilihat apakah ini demokratis atau tidak, ada peluang tidak untuk penyalahgunaan power, abuse of power," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Dia juga menyambut baik pelibatan TNI di dalam revisi ini. Menurut Prabowo, pelibatan TNI dalam perkara ini bukan ditujukan untuk menciptakan paham militerisme.
Kata dia, keterlibatan militer dalam penanganan terorisme sudah dilakukan di beberapa negara lain. Sehingga, dia menilai, tidak ada yang salah jika TNI masuk dalam penanganan terorisme bersama Polri dan BNPT.
"Kalau Gerindra, saya berpendapat demikian. Semua komponen harus bekerja sama," kata dia.
Menurut Prabowo, terorisme menjadi tantangan pemerintah di semua negara, termasuk Indonesia. Apalagi, katanya, zaman yang semakin maju memudahkan orang mengakses segala sesuatu dan membuat pemikiran ekstrem cepat menyebar. Untuk menghadapi ini, Prabowo meminta seluruh pihak kompak.
"Karena itulah semua pihak harus bekerja sama harus Kompak menghadapi ini dengan serius, bijak," kata Prabowo.
Prabowo ke Kompleks Parleman untuk menemui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua MPR. Dalam kesempatan ini, dia juga membahas revisi ini dengan anak buahnya di parlemen.
