Peringatan 20 Tahun Reformasi: Wiranto yang Tetap Eksis

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Wiranto (Foto: Jafriyal/era.id)

Jakarta, era.id - Tahun 1998 mungkin jadi tahun paling abu-abu buat Wiranto. Buat karier militernya, tahun itu barangkali jadi masa paling cemerlang. Namun, di sisi lain, sejak tahun itu juga sosoknya tak pernah bisa dilepaskan dari kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998.

Alih-alih menanggulangi kerusuhan rasial paling berdarah itu, Wiranto yang merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) disebut-sebut malah sengaja membiarkan kerusuhan itu terjadi. Diamnya Wiranto itu yang kemudian membuat Wiranto dituduh sebagai dalang dari kerusuhan. 

Namun, tentu saja tuduhan itu dibantah oleh Wiranto. Kata Wiranto, dari posisinya sebagai Panglima ABRI saat itu, ia telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk meredam ketegangan masyarakat. Selain itu, tuduhan bahwa dirinya ada di balik peristiwa hilangnya sejumlah orang, Wiranto pun telah membantahnya.

Malahan, Wiranto bilang ia telah menginstruksikan anak buahnya untuk melakukan pencarian orang hilang dan mengusut peristiwa hilangnya mereka. Wiranto bilang, TNI akan terus berpihak pada kesatuan dan kedaulatan Indonesia.

Namun, pernyataan Wiranto itu justru termentahkan oleh fakta-fakta yang terjadi kala peristiwa kerusuhan berlangsung. Ketika dirinya memilih terbang ke Malang pada 14 Mei 1998 untuk menghadiri upacara serah terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) ABRI misalnya.

Keputusan Wiranto meninggalkan Ibu Kota yang tengah diselimuti ancaman keamanan ketika itu tentu dipertanyakan. Sejumlah pihak bahkan terang-terangan mengkritisi keputusan Wiranto itu. Namun, apa kata angin, Wiranto tetap kukuh bertolak ke Malang dan meninggalkan kerusuhan yang makin kisruh di Ibu Kota.

Kritik terhadap keputusan Wiranto itu pun pernah terang-terangan diungkap oleh Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein lewat buku terbitan Institute for Policy Studies (2004). Dalam buku itu, Kivlan menyebut Wiranto seolah-olah dengan sembrono melepas tanggung jawabnya ketika kerusuhan pecah di Ibu Kota.

Jika dilihat dari hierarki kepemimpinan, jelas memang, instruksi Wiranto adalah hal yang sangat krusial ketika itu. Sebagai Panglima ABRI, instruksi-instruksi strategis guna meredam situasi panas seharusnya dilakukan oleh Wiranto. 

Selain kepergiannya ke Malang, Wiranto juga dikecam atas kekeliruannya menolak peminjaman pesawat Hercules oleh Mabes ABRI untuk memobilisasi pasukan Kostrad dari Jawa Timur dan Makassar untuk ke Jakarta. Keputusan Wiranto menolak distribusi pasukan cadangan dalam situasi genting itu terbukti salah dan berakibat fatal.


Kerusuhan Mei 1998 (Foto: Reuters)


Tetap eksis

Reformasi pun terus bergulir, seperti karir Wiranto yang masih lancar mengalir. Karir sang jenderal tetap moncer sebagaimana sebelum reformasi.

Selepas transisi pemerintahan Orde Baru ke reformasi yang dikawal BJ Habibie, Wiranto dipercaya menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan oleh Presiden Abdurahman Wahid, menggantikan Feisal Tanjung.

Selepas menjabat sebagai menteri, Wiranto kemudian menapaki karier politik dengan mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sekitar tahun 2005.

Empat tahun berselang, Wiranto makin pede dengan maju sebagai wakil presiden pada Pemilu 2009, bersanding dengan Jusuf Kalla (JK) yang maju sebagai capres. Langkah Wiranto itu pun gagal dengan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil menyambung periode kedua kepemimpinannya.

Sempat terdengar akan maju bersama salah satu pengusaha media terbesar di Indonesia, Hary Tanoesoedibjo pada Pemilu 2014, Wiranto kemudian mengurungkan niatnya. Saat itu, Wiranto cukup waras untuk berhitung betapa minimnya perolehan suara Partai Hanura pada pemilihan legislatif 2014.

Satu tahun setelahnya, Wiranto menjadi Ketua Umum DPP Hanura masa kerja 2015-2020. Sementara di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wiranto kembali dipercaya untuk menjabat posisi menteri. Kali ini, ia menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan di posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sejak 2016.

Melihat sepak terjangnya pasca reformasi 1998, Wiranto jelas politisi ulung. Tidak adanya peradilan yang transparan dalam kapasitasnya sebagai Panglima ABRI kala itu, menjadikan kasus-kasus terdahulu masih menjadi misteri dan makin tertimbun dengan berbagai persoalan lain. WIranto pun tetap eksis.

Tag: peringatan 20 tahun reformasi wiranto

Bagikan: