Peringatan 20 Tahun Reformasi: Aksi Kamisan

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi (Yuswandi/era.id)

Pada bagian ini, kami ulas mengenai Aksi Kamisan yang sudah berjalan selama 11 tahun. Aksi yang dilakukan di depan Istana Merdeka ini berkaitan erat dengan peringatan 20 tahun reformasi.

Jakarta, era.id - Aksi Kamisan konsisten dilakukan untuk menolak impunitas dan menuntut pemerintah/negara bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, terutama yang terkait dengan kasus reformasi Mei 1998. Hingga berita ini diturunkan, 500 episode Aksi Kamisan telah digelar sejak 11 tahun silam. 

Setiap hari Kamis sejak 18 Januari 2017, para pejuang, aktivis, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kondisi HAM di Indonesia berdiri di depan Istana Merdeka. Mereka biasanya memulai aksinya pada sore hari dengan menggunakan pakaian serba hitam, payung hitam, dan berbagai peralatan demonstrasi lain yang bernuansa hitam.

Para peserta Aksi Kamisan menggelar berbagai kegiatan. Antara lain; orasi terbuka, pameran foto korban HAM, diskusi, pagelaran musik hingga pembacaan puisi. Dukungan terhadap para aktivis Aksi Kamisan masih cukup besar hingga kini. Sayangnya, belum ada respons nyata dari pemerintah.

Para aktivis tidak patah arang. Mereka percaya, Aksi Kamisan mampu membuka ruang untuk memberikan edukasi terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dari sejumlah kota lain yang juga menyelenggarakan Aksi Kamisan ini. Sebut saja Bandung, Batam, Bengkulu, Bogor, Yogyakarta, Karawang, Malang, Samarinda, dan Surabaya.

Baca Juga :  Eyang Sri, Pahlawan Kemanusiaan yang Tetap Dikenang

Dilansir dari website aksikamisan.net, gerakan ini dilakukan agar para pelanggar HAM diproses secara hukum. Mereka tidak menuntut peradilan yang berat sebelah, sebaliknya mereka ingin ada sistem yang jujur, adil dan transparan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi para pelaku.

Mereka yang bersalah harus diberi hukuman agar jera, dan peristiwa pelanggaran HAM tak berulang lagi oleh siapa pun di masa depan. Efek jera adalah pelajaran bagi aparat/otoritas agar menghormati nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak terjadi lagi peristiwa orang ditangkap, disiksa, ditahan secara sewenang-wenang, dibunuh ataupun dihilangkan. Harapan korban/keluarga korban adalah tidak ada lagi korban pelanggaran HAM di negeri ini.

Baca Juga : Peringatan 20 Tahun Reformasi: Deklarasi Ciganjur

Usmad Hamid, salah seorang aktivis HAM yang juga sering terlibat dalam Aksi Kamisan pernah membuat tulisan berjudul Aksi Kamisan; Wadah Penyatu Gerakan (2017). Dalam tulisannya itu, Usman menyatakan, Aksi Kamisan diinisiasi oleh sekelompak massa yang jengah dengan pudarnya respons pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kasus HAM masa lalu. Mereka berniat mengingatkan janji-janji politik kedua orang tersebut (dan presiden lainnya) soal penuntasan kasus-kasus HAM di Indonesia.


Ilustrasi grafis Aksi Kamisan (Yuswandi/era.id)

Baca Juga : 20 Tahun Lalu: Intelektual Kampus Tuntut Reformasi

Sejumlah literatur menilai, Aksi Kamisan sejatinya meniru gerakan Madres de Plaza de Mayo, Argentina. Di sana, ibu-ibu berbaris diam tiap Kamis di depan Casa Rosada, Istana Kepresidenan Argentina. Dimulai pada Maret 1977 hingga 2006, ibu-ibu berbaris diam membawa foto anak-anaknya yang dihilangkan paksa rezim militer selama kurun waktu 1976 hingga 1983.

Tidak hanya meminta keadilan, peserta gerakan tersebut juga meminta pemerintah menghapus UU mengenai Pengampunan tanpa Penuntutan. UU tersebut dianggap mampu membiarkan para pelaku HAM untuk melenggang jauh di pemerintahan tanpa tersentuh sama sekali dengan proses hukum.

Setelah berpuluh-puluh tahun, Kamisan Argentina akhirnya berhasil mendorong Kongres dan Mahkamah Agung Argentina untuk menghapuskan UU Pengampunan. Pada 2006, Nestor Kirchner, Presiden Argentina saat itu mendorong aplikasi UU dengan mengadili pelaku-pelaku HAM yang bermasalah. Selain itu, Presiden Kirchner juga mempertegas dukungannya terhadap perbaikan kondisi HAM di negaranya dengan membersihkan para pelanggar HAM dari jabatan pemerintahan.

Akankah Aksi Kamisan di Indonesia bertahan selama itu? Atau, lebih tepatnya, akankah Aksi Kamisan di Indonesia berhasil membuat negara menyeret para pelanggar HAM ke muka hukum untuk menghadapi proses peradilan yang adil? Sayangnya, hanya waktu yang dapat menjawab semua ini.

Baca Juga : 20 tahun Lalu: Mahasiswa Tolak Tunggu Reformasi 2003

Tag: peringatan 20 tahun reformasi presiden soeharto

Bagikan: