"Mengenai anggaran kolam, kalau mau dicoret nol, monggo-monggo kerso (silakan-silakan saja)," kata Yani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Yani menjelaskan, DPRD enggan disebut mengajukan anggaran perbaikan kolam senilai Rp620 juta tersebut. Menurut dia, anggaran perbaikan kolam itu bukan diusulkan di tingkat komisi atau fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Yani menilai anggaran perbaikan kolam "digoreng" sejumlah pihak untuk kepentingan politik.
"Supaya tidak ada judul seperti ini lagi di media (anggaran kolam) 'Ada niat menjebak Anies-Sandi di Pilpres 2019 dengan RAPBD'" ucap Yani.
RAPBD DKI Jakarta 2018 menuai sorotan karena ada beberapa pos anggaran fantastis. Selain perbaikan kolam, anggaran tim gubernur, pewangi ruangan, dana hibah ormas, dan anggaran kunker mendapat sorotan karena nilainya yang besar.
Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi banyaknya perhatian pada RAPBD DKI sehingga menutup celah terjadinya kebocoran anggaran.