20 Tahun Lalu, Tak Ada Kebebasan Berbicara

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Jakarta, era.id - 20 tahun sudah negeri ini hidup dalam payung reformasi. Sejumlah perubahan terus digulirkan. Namun, ingatan tentang kegetiran Orde Baru tak bisa dihilangkan. 

Kala itu, Indonesia jauh dari kata demokrasi. Akses dan penyebaran informasi serba dibatasi. Kebebasan berpendapat dan berbicara menjadi hal yang seolah hanya angan belaka. Andaikata saja dulu sudah ada Twitter, Facebook maupun Instagram, mungkin tidak akan bisa bebas menulis status soal Soeharto.

Baca Juga: 20 Tahun Reformasi, MPR: Agenda Reformasi Mulai Konsisten 

Pers saat itu seakan mati kutu. Pembredelan terjadi di mana-mana. Orang-orang di balik meja redaksi yang berusaha mengungkap fakta, banyak yang dipenjara. Ancaman demi ancaman atas kritik pemerintah menjalar hingga ke telinga masyarakat. Akibatnya, pikiran-pikiran liar terpenjara, tak bisa keluar dari kandangnya.

Sebenarnya, upaya pembungkaman publik ini telah dimulai sejak rezim Orde Lama. Dunia literasi saat itu sudah mulai dilumpuhkan.

Salah satu tulisan yang paling dikecam di masa Orde Lama adalah tentang PKI. Seakan ingin mengubur luka sedalam-dalamnya, pemerintah begitu serius membasmi kroni-kroni yang terlibat di peristiwa tahun 1965 itu hingga ke akar-akarnya, termasuk melarang ajaran Marxisme-Leninisme. Tak ayal, pemerintah sampai mengambil langkah represif terhadap pemusnahan PKI dengan mengeluarkan Tap MPR XXV/MPRS 1966. 

Karya-karya tulis soal PKI pun menjadi incaran. Para penulisnya kalang kabut. Para pemilik buku ideologi PKI juga terpaksa membuang dan membakar koleksinya.


Ilustrasi pembungkaman media massa (Ira/era.id)

Membentuk Clearing House

Ketakutan itu berlanjut hingga rezim setelahnya. Titik awal Orde Baru dimulai ketika ruang bicara kian menyempit, sedangkan pemerintah masih terus mengincar karya tulis yang dianggap "mengancam".

Oktober 1989 Kejaksaan Agung membentuk Clearing House untuk meneliti buku-buku yang dinilai berbahaya. Clearing House itu dikukuhkan melalui SK Nomor Kep-114/JA/10/1989 dan resmi bekerja di bawah Jaksa Agung. Mereka terdiri dari 19 anggota yang berasal dari JAM Intel (Jaksa Agung Muda bidang Intelijen) dan Subdirektorat bidang pengawasan media massa, Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional), Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara), Bais (Badan Intelijen Strategis), ABRI, Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama.

Pembentukan Clearing House ini tidak lain adalah untuk mengatur buku-buku yang boleh digunakan publik dan menghilangkan buku-buku terlarang.

Buku berjudul Politik Dosomuko Rezim Orde Baru: Rapuh dan Sengsarakan Rakyat karangan Soebadio Sastrosatomo yang dianggap bersifat provokatif kala itu jadi salah satu dari sekian banyak buku yang dibabat. 

Tak hanya itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat itu juga memberikan instruksi yang senada yang tertuang dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI nomor 1381/1965, yaitu melarang penggunaan beberapa buku-buku pelajaran, perpustakaan, dan kebudayaan yang dikarang oleh oknum-oknum dan anggota-anggota ormas/orpol yang dibekukan untuk sementara waktu. 

Baca Juga: Peringatan 20 Tahun Reformasi: Kerusuhan Hingga Operasi Tim Mawar 

Baca Juga: Peringatan 20 Tahun Reformasi: Dari Soeharto ke Habibie 

Lagi, Kementerian Perdagangan dan Koperasi ikut-ikutan mengeluarkan larangan melalui Keputusan Menteri No. 286/KP/XII/78 yang diturunkan dalam keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 01/DAGLU/KP/III/79. Dalam keputusan tersebut, tertulis larangan impor, perdagangan, dan pengedaran segala jenis barang yang dicetak dalam huruf atau aksara dan bahasa Cina.

Menjelang runtuhnya rezim Orde Baru, pemerintah kian sensitif terhadap kritik secara umum. Pemerintah semakin takut terhadap pemikiran liar masyarakat. Mereka dibuat gerah oleh publik yang kian berani bergerak.

Tag: peringatan 20 tahun reformasi presiden soeharto bj habibie sakit

Bagikan: