Gelaran evaluasi dan persiapan akhir itu, dihadiri oleh seluruh pasangan calon Pilkada Jabar 2018, perwakilan dari Kepolisian Jawa Barat, Kodam III Siliwangi dan Badan Intelijen Daerah.
Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan kesapahaman ini membahas, antara lain debat publik ketiga, kampanye dalam masa Idul Fitri masa tenang, serta kesiapan logistik pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Jawa Barat 2018.
Yayat menambahkan, seluruh hasil evaluasi dan persiapan akhir Pilkada Jabar 2018 itu diteken sebagai nota kesepahaman yang harus ditepati sebagai materi kampanye dan debat publik pada masa akhir tahapan pilkada.
"Berdistribusi yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan umum, pelayanan publik, memajukan dan menyelesaikan problem daerah, menyingkronkan pelaksanaan pembangunan di daerah dan juga memperkokoh NKRI. Jika kalau di luar itu dianggap telah keluar dari PKPU," kata Yayat Hidayat di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Bandung, Rabu (23/5/2018).
Selain itu, Yayat Hidayat mengatakan, beberapa pendapat dari pasangan calon gubernur juga akan dipertimbangkan oleh KPU. Pertimbangan itu dilakukan, kata Yayat, karena merupakan hal teknis dalam pelaksanaan kampanye dan debat publik.
Seperti durasi penampilan kreasi kebudayaan tiap pasangan calon dalam debat publik berikutnya ditambah. Kemudian jika terdapat pendapat atau pandangan yang keluar dari materi nota kesepahaman, maka moderator dari stasiun televisi yang menyiarkan dapat memotong langsung.
"Penambahan durasi penampilan kreasi kebudayaan itu dari Pak Anton (cawagub Anton Charlian)," ujar Yayat.
KPU Jawa Barat menggelar evaluasi dan persiapan akhir pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, usai terjadi konflik saat berlangsungnya debat publik kedua di Balairung, Kampus Universitas Indonesia, Depok, 14 Mei 2018 lalu. Pada waktu itu jargon dan kaos #2019 Ganti Presiden dibentangkan oleh pasangan calon gubernur nomor tiga. Hal itu memicu kericuhan saat acara berlangsung. (Arie Nugraha)
