Tim Editor
Direktur Regional Multilateral BNPT Andhika Chrisna mengatakan, RAN-PE merupakan kebijakan menyinergikan peraturan dan langkah yang dibuat oleh pihak kementerian dan instansi negara agar semuanya berjalan dalam satu koridor dan tujuan yang sama.
"Bapak Presiden (Joko Widodo) juga menyampaikan, menyelesaikan masalah ini bukan lagi dengan hard approach, tapi dengan soft approach," kata Andhika dalam diskusi Melawan Terorisme di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (23/5/2018).
Soft approach yang dimaksud adalah upaya pencegahan terorisme dengan melakukan dialog, pencegahan konflik, pemberdayaan masyarakat muda, memberlakukan kesetaraan gender dan menjaga keamanan netizen society atau warga dunia maya. "Karena paham radikalisme ini sudah mulai muncul dalam sosial media," kata dia.
Baca Juga : Sebuah Catatan Komnas HAM untuk RUU Terorisme
(Infografis/era.id)
Baca Juga : BNPT Pertemukan Korban dan Napi Terorisme
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan, kaum muslim sebagai mayoritas di Indonesia harus melindungi hak kaum minoritas. Menurutnya, perlindungan hak kaum minoritas di Indonesia merupakan salah satu cara memutuskan rantai kebencian yang ada antara kaum muslim dan non-muslim di dunia.
"Kalau muslim di Indonesia sebagai mayoritas, melakukan diskriminasi dan persekusi terhadap kaum minoritas, itu sama saja kita dengan kelompok radikal dan intoleran yang ada di Amerika dalam memperlakukan umat muslim di sana," jelas Yenny.
Baca Juga : Yenny Wahid: Koordinasi TNI-Polri Perlu Diatur di RUU Terorisme
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Abdul Moqsith Ghazali mengatakan, teroris yang ada saat ini merupakan para muslim yang kurang paham dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.
"Mereka adalah kelompok-kelompok yang ingin belajar Islam secara instan, tiba-tiba ingin belajar menjadi soleh dan soleha, argumen yang ada di pesantren itu terlampau lama. Akhirnya cari yang instan, berjihad salah satunya," kata Moqsith.
(Infografis/era.id)
