Tim Editor
Hal ini terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah sudah melemah 4,53 persen hingga 21 Mei 2018 (year to date/ytd) dan kini berada di kisaran Rp14.100 per dolar AS, yang merupakan level terlemah sejak 2015.
Alumnus Universitas Gajah Mada itu akan langsung diuji, dengan tekanan terhadap rupiah yang semakin kencang, dan juga potensi volatilitas tinggi nilai tukar rupiah di sisa tahun yang masih akan membayangi.
"Saya akan prioritaskan kebijakan moneter untuk bisa stabilkan kurs rupiah dengan kombinasi kebijakan suku bunga dan intervensi ganda," ujar Perry dalam pernyataan pertamanya setelah dilantik di Mahakamah Agung, kutip era.id dari Antara, Kamis (24/5/2018).
Perry akan segera merespons dalam penerapan kebijakan moneter dan antisipatif atau pre-emptive dan ahead the curve guna menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh dibayangi ketidakpastian. "Nilai tukar sekarang sudah overshoot," ujar dia.
"Kami juga akan pre-emptive, ahead the curve dalam resep kebijakan suku bunga. Kemudian lakukan intervensi ganda stabilkan kurs dan beli Surat Berharga Negara dari pasar," tambahnya.
Baca Juga: Jokowi Yakin 2030 Indonesia Jadi Negara Ekonomi Kuat
Bank Sentral sudah menghabiskan Rp50 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) sejak awal tahun dan termasuk di dalamnya sebesar Rp13 triliun pada Mei 2018. Intervensi itu untuk meredakan gejolak di pasar SBN karena tekanan modal keluar menyusul naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS.
Perry dalam waktu dekat juga akan memanggil perbankan yang aktif dalam pengelolaan devisa untuk 'menenangkan' dan menyosialisasikan kebijakan moneter.
"Saya juga akan perkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Saya juga akan aktif berkomunikasi dengan perbankan, misalnya untuk membenarkan banyak mispersepsi," ujar dia.
Suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate saat ini sebesar 4,5 persen yang pada Mei 2018 ini baru mengalami kenaikan 0,25 persen, setelah sembilan bulan terkakhir dipertahankan di 4,25 persen.
Pengangkatan Perry sebagai Gubernur BI tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 70/P/2018 tertanggal 16 April 2018.
Turut hadir dalam pembacaan sumpah jabatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara.
