Tim Editor
Menurut Zainudin, restu yang diberikan Jokowi kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terkait dengan jabatannya di Kabinet Kerja. Airlangga disarankan mundur dari jabatan menteri, jika ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
"Jangan dilihat seperti itu. Beliau kan menteri dan sebagai pembantu presiden. Aktivitas di luar kenegaraan memang harus minta izin. Suatu hal yang wajar. Apa yang dilakukan Ibu Khofifah juga sama," jelas Zainuddin di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Zainudin berpendapat, bukan ranahnya presiden sebagai lembaga yudikatif dalam pemerintahan untuk campur tangan urusan organisasi politik. Terlebih, afiliasi partai politik Jokowi dengan Airlangga berbeda.
"Jangan posisikan presiden yang merestui, menyetujui, mendukung. Karena organisasi partai politik adalah jalur lain, pemerintah jalur lain. Secara kebetulan, Pak Airlangga itu pembantunya Pak Presiden. Itu saja," terangnya.
Wacana pergantian Ketum Partai Golkar melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mencuat setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/11). Novanto ditahan lantaran menjadi tersangka kasus korupsi pengadan e-KTP.
Ada empat nama yang digadang-gadang sebagai pengganti Novanto, yaitu Ketua Banggar DPR Azis Syamsudin, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita dan Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto.
