Tim Editor
Pagu anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6,5 miliar dari nilai sebelumnya. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menjelaskan, selisih anggaran dari RAPBD setelah pembahasan dengan sebelum pembahasan tepatnya sebesar Rp6.479.471.200.
Kenaikan anggaran sebesar Rp6,5 miliar tersebut bersumber dari dividen beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
“Ada tambahan dari dividen BUMD. Alhamdulillah ini masih lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Saefullah usai rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).
Nilai tersebut naik sebesar Rp6,5 miliar dari RAPBD yang telah diajukan Pemprov DKI senilai Rp77,111 triliun. Dalam pembahasan selama dua hari ini, beberapa pos anggaran terpaksa dicoret karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak.
Di antaranya, anggaran renovasi kolam DPRD Rp620 juta, hibah untuk Paguyuban Wardatama Jaya Rp2,11 miliar, hibah untuk Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta Rp739 juta dan penghapusan anggaran hibah untuk DPD RI Rp1,5 miliar, dan hibah untuk ormas Laskar Merah Putih juga dikurangi dari Rp500 juta menjadi Rp100 juta.
Selain itu, beberapa anggaran yang terkoreksi, yakni anggaran kunjungan kerja komisi DPRD dipangkas Rp43,015 miliar. Kemungkinan besar anggaran yang dicoret tersebut nantinya akan dialihkan ke program lain.
Saefullah mengatakan, setelah ini TAPD DKI akan melakukan input ke dalam sistem e-budgeting. Input akan dilaksanakan Rabu (29/11/2017). Kemudian, sidang paripurna akan dilakukan pada Kamis (30/11/2017). Hasil itu nantinya segera diajukan ke Kemendagri.
"Saya berterima kasih kepada jajaran eksekutif dan legislatif yang dalam beberapa minggu terakhir ini sudah bekerja sangat keras," ungkapnya.
