Gaji BPIP, Amien dan Asman Abrur Tak Sehati

| 30 May 2018 19:15
Gaji BPIP, Amien dan Asman Abrur Tak Sehati
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (Istimewa)
Jakarta, era.id - Politikus senior PAN, Amien Rais boleh saja berkoar-koar menyoroti besaran gaji yang diterima anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tapi maaf Pak Amien, kader partai PAN tidak setuju dengan kritikan itu.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang juga politikus PAN, Asman Abnur tidak setuju dengan kritik itu. Besaran yang diterima Megawati Soekarnoputri cs sudah disesuaikan dengan beban kerja serta dampak yang bakal dicapai dari lembaga itu. Apalagi yang dikerjakan Megawati cs itu mengenai ideologi negara.

"Berdasar pertimbangan beban kerja, dampak yang dihasilkan lembaga tersebut, kemudian terakhir, kapasitas dan kompetensi daripada ketua dan anggota dewan pengarah," kata Asman Abnur di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/5/2018).

Selain itu, personel yang ada di lembaga ini bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah tokoh-tokoh besar negeri ini. Mulai dari Megawati, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, hingga Wisnu Bawa Tenaya.

"Itu kan diisi tokoh tokoh nasional kita, mantan wapres, mantan presiden, dan tokoh lainnya," kata Asman.

"Jadi ini bukan sekadar mengawasi, tapi juga mendesain, bagaimana agar ideologi itu bisa masuk sesuai substansi yang kita harapkan, mulai anak-anak sampai dewasa," lanjut Asman yang jadi satu-satu perwakilan PAN di kabinet Jokowi-JK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penetapan besaran hak keuangan ini ada mekanismenya tersendiri dan sudah diatur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Masalah gaji ini diatur melalui Perpres 42/2018, yang diterbitkan dan diteken Jokowi pada 23 Mei 2018. Perpres ini juga mengatur gaji Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah. 

Kata Sri Mulyani, tunjangan yang diterima anggota BPIP berkaitan dengan tugas legislasi seperti mengawasi pemerintah, konsultasi dengan konstituen, yang diibaratkan seperti tunjangan yang diterima oleh para anggota DPR. Namun demikian, tunjangan yang diterima anggota BPIP dapat dikatakan paling kecil dibandingkan dengan tunjangan di lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

"Kalau gaji pokok semua hampir sama, pada level seperti itu Rp5 juta. Tunjangan jabatan bervariasi. Sebetulnya BPIP termasuk yang paling kecil Rp13 juta. Lembaga lain apakah itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif bervariasi dari yang paling kecil tadi Rp13 juta bisa sampai bahkan puluhan juta," jelas Sri Mulyani.

Rekomendasi