Tim Editor
Kata Bambang, ketimbang permasalahin gaji, lebih baik masyarakat fokus mengawal bagaimana kinerja Megawati memimpin BPIP sehingga bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara.
"Jadi bukan meributkan masalah gajinya, meributkan masalah gaji itu tidak relevan. Menurut saya lebih relevan memperdebatkan kinerja beliau-beliau," tutur Bambang di Jalan Widia Candra III, Jakarta Selatan, Selasa (29/5/2018).
"Saya pikir bukan itu (gaji) yang harus kita perdebatkan, tetapi kinerja dari lembaga ini dan pengabdian tokoh-tokoh ini yang harus kita dorong untuk maksimal bagi kepentingan bangsa," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan yakin presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri enggak meminta gaji untuk tugasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.
"Tidak terlintas dalam pikiran saya jika Bu Mega dalam posisi meminta gaji. Meminta gaji bukan kelasnya. Beliau tokoh nasional dan pernah menjadi presiden," tutur Taufik di Kompleks Parlemen, Senin (28/5).
Sebagai informasi, BPIP lahir melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Februari 2018.
Berdasar perpres ini, BPIP diberikan sejumlah keistimewaan. Sebagai badan, BPIP kini menjadi lembaga yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. BPIP --termasuk unsur di dalamnya-- juga diberikan sejumlah keistimewaan, seperti hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
