Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menganggap ini serius. BNPT pun bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menangani radikalisasi di lembaga pendidikan.
"Sudah kerja sama, dan saya sudah telepon langsung dengan pak Mendristekdikti," katanya di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Suhardi menerangkan, ada 10 organ yang dilibatkan dalam penanganan bahaya radikalisme di dunia pendidikan, salah satunya adalah universitas atau kampus-kampus.
"Menristekdikti langsung saya telepon, Pak mari kita petakan sama-sama ada langkah-langkah. Ada 10 organ di pendidikan tinggi seperti Rektor, Warek, Dekan kemudian alumni kemahasiswaan, BEM yang harus kita libatkan secara aktif bersama sama yang penting kita bisa mencoba menyebarkan kedamaian lah," kata dia.
Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi III dengan BNPT, Suhardi menjelaskan, radikalisme di kampus tidak hanya terjadi pada mahasiswa, melainkan juga dosen dan guru tenaga pengajar.
Karena itu, menurutnya, proses penerimaan pegawai menjadi salah satu poin penting untuk mencegah peredaran paham radikal di lingkungan kampus.
"Recrutment guru juga perlu diperhatikan, yang berwawasan nasional kebangsaan dan sebagainya, karena ini menjadi tugas pokok kita semua," kata dia.
Dia menambahkan, harus ada sanksi tegas ketika ada pegawai di lingkungan pendidikan tinggi yang terpengaruhi paham radikal.
"Semua terpapar, apa sih yang enggak? Tetapi tebal tipisnya beda-beda. Bahkan ada dekan minus pelantikan, saya dapat dari informasi dari Deputi saya terafiliasi. Saya bilang cek kembali, betul pak (terafiliasi). Saya telepon Mendikti (untuk) batalkan. Sudah sampai sedemikian itu. Jadi susupannya sudah sampai seperti itu" ujar Suhardi.
