Tim Editor
Dia juga membantah tuduhan lembaganya sengaja membidik calon kepala daerah yang dianggap memiliki elektabilitas yang tinggi.
Baca Juga : PDIP akan Pecat Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung
"KPK kan bergerak atas pembuktian yang cukup. Kalau enggak begitu pelanggaran atas banyak hal seperti hukum, HAM, dan lain-lain, termasuk kode etik KPK sendiri," kata Saut kepada era.id, Rabu (13/6/2018).
Saut menambahkan, KPK sudah jauh-jauh hari melakukan upaya pencegahan agar tak terjadi korupsi di tingkatan kepala daerah. KPK, kata dia, telah melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah).
"Semua pimpinan daerah paling tidak pernah tersentuh program apakah di daerahnya sendiri atau diundang ke daerah lain dalam program membangun integritas dan mengatur ulang tata kelola termasuk perizinan pengadaan barang dan jasa," tutur Saut.
Baca Juga : OTT Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung Dianggap Politis
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan memberi dukungan terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sebab, ada dugaan OTT ini tersangkut unsur politisasi.
"Yang terjadi di Tulungagung dan kota Blitar, itu bukan OTT terhadap bapak Samanhudi dan Syahri Mulyo. Rakyat di Blitar dan Tulungagung mengatakan ada motif poltik di balik hal tersebut, Jadi, kami terus memberikan dukungan dengan advokasi hukum," ucap Hasto di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).
Hal tersebut dikatakan Hasto karena dia tahu ada seseorang yang sudah membocorkan akan ada penangkapan sejak dua hari sebelumnya.
