Risnawati Utami Terpilih Jadi Anggota Penyandang Disabilitas di PBB

| 13 Jun 2018 17:55
Risnawati Utami Terpilih Jadi Anggota Penyandang Disabilitas di PBB
Risnawati Utami (Twitter @Kemenlu_RI)
New York, era.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih seorang warga negara Indonesia (WNI), sebagai salah satu anggota Komite Hak Penyandang Disabilitas (Committee on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) periode 2019-2022. Ia adalah Risnawati Utami, aktivis yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dubes Dian Triansyah Djani, dalam keterangan pers dari kantor Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat.

"Bangga untuk keberhasilan diplomasi Indonesia karena untuk pertama kalinya, seorang WNI terpilih sebagai anggota Komite Hak-hak Penyandang Disabilitas PBB," ujarnya, seperti dilansir Antara, Rabu (13/6/2018).

Mendapatkan posisi ini bukan sesuatu yang mudah, Risnawati harus bersaing dengan 30 kandidat, hingga menyisakan 22 kandidat lainnya untuk memperebutkan sembilan kursi yang tersedia. Selain Risnawati, terpilih juga kandidat dari Lithuania, Nigeria, Australia, Swiss, Korea Selatan, Ghana, Brazil, dan Meksiko untuk menjadi anggota CRPD.

Pemilihan anggota CRPD periode 2019-2022 berlangsung pada pertemuan ke-11 Negara-negara Pihak Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) PBB di New York, Amerika Serikat.

 

Dubes Triansyah Djani mengungkap, terpilihnya Risnawati sebagai anggota CRPD merupakan hasil dari upaya Pemerintah RI di bidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak-hak penyandang disabilitas, serta bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan dan pengalaman Risnawati.

Menurut Triansyah, faktor utama terpilihnya Risnawati adalah keaktifan dan porfolio pada tingkat nasional dan internasional, terkait pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, baik dalam tingkat advokasi kebijakan, maupun penyediaan akses kursi roda dan sarana publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.

"Keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mengawal pencalonan Risnawati merupakan kemenangan diplomasi multilateral Indonesia yang kedua dalam seminggu terakhir ini setelah berhasil menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018," katanya.

 

Seperti diketahui, kampanye pencalonan Risnawati telah dimulai sejak pertengahan 2017, melalui kerja sama yang erat antara Perwakilan RI di berbagai negara sahabat dan Kementerian Luar Negeri, serta pendekatan "one-on-one" di New York dalam menggalang dukungan dengan negara-negara pihak konvensi CRPD.

Komite CRPD yang dibentuk pada 2008 merupakan badan traktat HAM PBB yang terdiri dari 18 pakar independen di bidang hak-hak penyandang disabilitas dari seluruh dunia. Komite dengan masa kerja empat tahun tersebut bertugas untuk memantau implementasi Konvensi CRPD oleh negara-negara pihak CRPD.

Rekomendasi