Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang DH menilai, tuduhan SBY tersebut selain merendahkan hak rakyat yang berdaulat, juga cermin kepanikan dari SBY.
"Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim alpha, bravo dan delta? Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus partainya?" tuturnya, dalam keterangan tertulis yang diterima era.id, di Jakarta, Rabu (20/6/2018).
"Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?" tegasnya.
Di samping itu, Bambang DH justru menunjukkan bagaimana pilkada di Jawa Timur dikotori oleh praktek penyalahgunaan program keluarga harapan yang diklaim secara sepihak sebagai programnya Khofifah.
"Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tersebut. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY," ucapnya.
Selain itu, Bambang menyarankan, ketua umum Partai Demokrat itu untuk melakukan introspeksi diri daripada menyalahkan pihak lain.
"(Sebaiknya) pak SBY melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain dengan menggunakan cara berpikir ketika dia berkuasa dengan menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti," terangnya.
Apalagi, kata Bambang, partainya juga mempunyai pengalaman buruk rerkait Pilkada Bali lima tahun yang lalu.
"PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali 5 tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan," tuturnya.
Di sisi lain, Bambang mengimbau, kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya.
"Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan," tutupnya.