Tim Editor
ERA.id - Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said menilai pesan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Pemerintah tak mencampuri Pemilu 2024 terlalu jauh, membawa angin segar bagi demokrasi Indonesia.
"Mengapa? Karena sudah sepatutnya partai politik itu menjadi penyuara aspirasi publik," kata Sudirman, Sabtu kemarin.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan SBY memberikan pernyataan terkait Pemilu 2024. Mereka berharap Pemilu 2024 terlaksana dengan adil bagi semua kontestan.
AHY dan SBY juga mengimbau penyelenggara pemilu, pemerintah, dan penegak hukum mampu melindungi kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara dalam iklim demokrasi.
"AHY dan SBY menyampaikan pesan kuat dan harapan agar penyelenggara pemilu, aparat negara, dan Pemerintah bisa menjaga netralitas, baik TNI, BIN, Polri, dan KPK. Lembaga negara dan penegak hukum jangan jadi alat politik," kata mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.
Sudirman mengatakan pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat. Pasalnya, beragam praktik yang mengarah pada upaya menodai kredibilitas Pemilu 2024 mulai bermunculan.
"Seperti diberitakan bahwa mulai datang sekelompok masyarakat yang melaporkan ke DPR dalam rapat dengar pendapat bahwa ada potensi dan risiko kecurangan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pemilu. Hal itu (laporan) yang sangat baik dan harus dihidupkan," katanya.
Dia berharap semua partai politik menyerukan hal serupa, yaitu menuntut netralitas lembaga penegak hukum dan lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Ibarat suatu turnamen sepak bola, sangat wajar bila semua kesebelasan menuntut penyelenggara dan para wasit berlaku fair, menjaga netralitas, dan membangun sportivitas. Bila ini terjadi, maka hasil apa pun yang diperoleh pemilu yang adil dan kredibel akan diterima oleh rakyat dengan tenang," ujar Sudirman.
Dia juga mengatakan masyarakat sipil ingin merasakan iklim demokrasi yang indah, berdaulat, dan adil. Dengan demikian, Pemerintah wajib mewujudkan hal tersebut dengan cara menjaga netralitas.
