Golkar Siap Diaudit Terkait Aliran Suap PLTU Riau-1

Jakarta, era.id - Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, partainya siap diaudit terkait adanya dugaan uang korupsi proyek PLTU Riau-1 yang digunakan untuk Munaslub Partai Golkar pada 2017. Uang itu masuk lewat anggota DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani yang telah jadi tersangka dalam kasus ini.

"Pastilah kalau itu (siap diaudit). Orang mengecek apakah ada atau tidaknya, namanya Munaslub itu namanya sumber anggaran kita berdasarkan AD/ART yang mengatur itu ya dari iuran anggota itu. Manakala ada oknum yang bermain itu kita mau ngecek apakah ada oknum itu," kata Lodewijk kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).

Lodewijk juga bilang, Partai Golkar menunggu KPK yang sedang mengusut kasus ini. Ia yakin, KPK akan memberitahukannya bila ada aliran dana korupsi itu masuk ke partai berlambang beringin ini.

"KPK kan sedang bekerja, kalau (ada) temuan-temuan mereka pasti diberikan kepada kita ya tentunya. Kita tidak melihat arah ke sana, andaikan temuan KPK menyatakan sepertinya kita lihat nanti," jelas Lodewijk.

Baca Juga : KPK Segera Klarifikasi Aliran Rp2 Miliar Suap PLTU ke Golkar

Kasus korupsi ini menyeret nama pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Dia jadi tersangka sebagai orang yang memberikan suap kepada Eni dalam kasus ini. Johannes sempat disebut melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelum Munaslub itu digelar.

Disinggung soal ini, Lodewijk mengaku tidak tahu agenda pertemuan tersebut. Bilapun terjadi, Lodewijk menganggap ini adalah hal yang wajar karena Airlangga dan Johannes sama-sama pengusaha.

"Saya engga tahu ya. Pak Airlangga kan dia seorang businessman sebelumnya. Tentunya komunikasi-komunikasi sesama businessman ada, forumnya ada, ya kemungkinan mereka saling kenal," ungkapnya.

Baca Juga : Eni Saragih Akui Ada 'Uang Panas' ke Munaslub Golkar

Sebagai informasi, anggota DPR Eni Maulani Saragih mengakui ada sejumlah uang yang dialirkan ke dalam Munaslub Partai Golkar 2017. Hal ini disampaikannya usai diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham.

"Memang ada duit sebesar Rp2 miliar yang saya terima dan saya inikan (berikan) untuk Munaslub Golkar," kata Eni kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/8).

Saat dikonfirmasi awak media, kuasa hukum Eni Maulani Saragih, Fadli Nasution mengakui ada aliran dana ke Munaslub Golkar pada Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp2 miliar. "Iya, sekitar segitulah (Rp2 miliar) nilainya," imbuh Fadli.

Baca Juga : Uang Korupsi Proyek PLTU Riau-1 untuk Munaslub 2017 Dibantah

Sementara itu, Airlangga Hartarto membantah tundingan itu.  Airlangga mengaku telah memastikan langsung hal tersebut kepada Ketua Organizing Committee (OC) Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita; dan Ketua Penyelenggara, Nurdin Halid mengenai tudingan aliran dana itu. Katanya, baik Agus Gumiwang maupun Nurdin Halid menyatakan tidak ada uang yang bersunber dari Proyek PLTU Riau-1.

"Terhadap dana Partai Golkar dari hasil informasi dan perbyataan ketua OC Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak ada dan dari ketua panitia penyelenggara tidak ada dari bendahara Partai Golkar juga tidak ada," ucap Airlangga, saat ditemui, di Kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Senin (27/8/2018).

Tag: korupsi bakamla ott kpk golkar