Wamenlu Tata Soroti Dua Hal Penting Pasca Gencatan Senjata, Desak DK PBB Buktikan Perannya
ERA.id - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Ch. Nasir menyerukan diakhirinya penderitaan rakyat Palestina pasca gencatan senjata yang disepakati. Wamenlu RI menekankan Dewan Keamanan (DK) PBB harus mengawasi dan mengakhiri kekerasan yang terjadi.
Dalam sidang terbuka di Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Wamenlu RI yang akrab disapa Tata itu turut serta dalam membahas isu Timur Tengah dan Palestina. Wamenlu Tata menyampaikan seruan tegas agar DK PBB segara mengambil langkah demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.
"Kami menyambut baik tercapainya gencatan senjata di Gaza, dan kesepakatan ini harus menjadi langkah awal mencapai perdamaian di Timur Tengah," kata Wamnelu Tata dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, dikutip Selasa (21/1/2025).
Namun, ia juga menyesalkan bahwa kesepakatan ini baru tercapai setelah jatuh puluhan ribu korban jiwa. Ia pun mendesak agar DK PBB mengawasi perjanjian gencatan senjata itu terlaksana dengan baik.
"DK PBB harus memastikan setiap fase kesepakatan ini dijalankan sepenuhnya dan menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang," tegasnya.
Selain itu, Wamenlu Tata juga menyoroti pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang terus meluas, yang disertai dengan kekerasan dan impunitas yang semakin tak terkendali.
Menyoroti hal tersebut, Wamenlu Tata menekankan dua hal penting yang harus menjadi fokus utama pasca kesepakatan gencatan senjata. Pertama, mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Kemudian, Wamenlu Tata juga menekankan pentingnya jaminan keselamatan bagi pekerja kemanusiaan dan mendesak agar upaya rekonstruksi Gaza mulai dipersiapkan, termasuk pencabutan blokade 18 tahun yang telah melumpuhkan perekonomian Gaza.
"Peran UNRWA sangat krusial dalam mencapai langkah-langkah tersebut. DK PBB harus melindungi UNRWA dari segala ancaman dan kampanye disinformasi yang menyerang lembaga ini," tegasnya.
Kedua, mengembangkan solusi politik yang komprehensif untuk mengakhiri konflik Israel – Palestina, dengan mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.
Wamenlu Tata menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang adil bagi Palestina dan Israel.
"Alternatif lain hanya akan menghasilkan apartheid dan penindasan," ujarnya.
Selain itu, Wamenlu Tata juga turut mengajak masyarakat internasional untuk mendorong dialog yang tulus, guna mengatasi akar masalah kolonialisme dan ketidakadilan sejarah di Palestina.
Wamenlu juga menyerukan dukungan penuh dan komitmen Indonesia untuk mensukseskan High Level International Conference on the Implementation of the Two-State Solution, yang akan berlangsung bulan Juni mendatang, sebagai langkah konkret mewujudkan perdamaian.
Lebih lanjut, Wamenlu RI mengajak agar DK PBB dapat menegaskan relevansinya. Di tengah situasi global yang semakin kompleks, terutama negara anggota tetap DK PBB untuk menghentikan kebuntuan dan mendorong reformasi DK PBB.
"Sejarah akan menilai apakah DK PBB mampu bangkit menghadapi tantangan atau justru menjadi tidak relevan", ujar Wamenlu RI.
Sesi Debat Terbuka DK PBB kali ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, yang menjabat sebagai Presiden DK PBB bulan Januari.
Sidang kali ini turut dihadiri oleh tujuh negara pada tingkat Menteri, antara lain Palestina, Slovenia, Kolombia, Namibia dan Sierra Leone, yang meneguhkan isu Palestina sebagai isu yang menjadi perhatian tinggi dari negara di berbagai kawasan.