Puan Ungkap Alasan Fraksi PDIP Dukung RUU TNI Meski Sempat Ditolak Megawati: Kan itu Sebelum Dibahas
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan alasan Fraksi PDIP di DPR mendukung revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Rancangan perundang-undangan itu sempat ditolak mentah-mentah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 2024 silam.
Dia beralasan, penolakan itu disampaikan Megawati sebelum DPR membahas revisi UU TNI.
"Ya itu kan sebelum kita bahas bersama," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Dia mengatakan, Fraksi PDIP ikut terlibat dalam pembahasan revisi UU TNI justru untuk meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan poin perubahan.
Diketahui, ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI adalah Ketua Komisi I DPR yang merupakan anggota Fraksi PDIP yaitu Utut Adianto.
"Kehadiran PDI Perjuangan justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai," kata Puan.
Terkait maraknya penolakan masyarakat sipil, Ketua DPR itu mengatakan bahwa pimpinan parlemen bersama Komisi I sudah memberikan penjelasan apa saja pasal yang diubah dalam revisi UU TNI.
"Jadi silahkan dilihat hasil panja tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari panja yang akan kita putuskan bersama," kata Puan.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan menolak revisi UU TNI dan revisi UU Polri.
Hal itu disampaikan saat menghadiri dalam Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.
Presiden kelima RI itu tak menyoal soal kesetaraan umur. Hal itu yang menjadi fokus dari revisi. Megawati menilai ke depannya, akan terjadi kesetaraan di TNI dan Polri. Misalnya, soal alutsista.
"Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya, kalau AU (TNI Angkatan Udara) RI punya pesawat, berarti polisi punya pesawat dong. Itu pemikiran saya. Ada yang bilang, oh enggak gitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, ndak perlu disetarakan-setarakan gitu, apa toh maunya," ujar Megawati.
