Yusril: Stabilitas Lebih Ditentukan Kompromi daripada Ambang Batas Parlemen

ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra membahas penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam seminar di Jakarta, Selasa kemarin. Menurutnya itu perlu dikaji secara rasional dan komprehensif.

"Demokrasi adalah situasi yang rumit dan bertele-tele, tetapi tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Soal threshold, itu adalah pilihan politik terbuka,” ucap Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Yusril menilai hingga saat ini tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Makanya penggunaan ambang batas parlemen dalam pemilu merupakan kebijakan politik yang terbuka untuk diperdebatkan dan dievaluasi.

Soal keberadaan ambang batas, itu tak secara otomatis berkaitan dengan stabilitas pemerintahan. Secara konsep, dia menilai ambang batas parlemen tidak mutlak diperlukan dan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas sistem pemerintahan.

“Sebenarnya threshold tidak ada kaitannya langsung dengan stabilitas pemerintahan. Kompromi politik lah yang menjamin stabilitas, bukan semata-mata ambang batas parlemen,” tuturnya.

Yusril menyampaikan hingga saat ini terdapat ratusan partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum, sehingga penyederhanaan partai politik tidak dapat semata-mata dijadikan alasan pembenar keberadaan ambang batas.

Dirinya menambahkan perdebatan mengenai besaran ambang batas parlemen masih terus berlangsung dan perlu didasarkan pada rasionalitas yang jelas.

“Harus ada rasionalitas mengenai berapa jumlah ambang batas parlemen yang benar-benar dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan efektivitas kerja parlemen,” tambahnya.

Yusril turut menyinggung dinamika politik saat ini menunjukkan tidak adanya dikotomi tegas antara partai oposisi dan partai pemerintah, sehingga stabilitas lebih ditentukan oleh kompromi dan konsensus politik daripada oleh desain teknis ambang batas.