Videografer Amsal Ngaku Dikriminalisasi, DPR Menegur, Kejagung Bela Bawahan
ERA.id - Kejaksaan Agung mengomentari kasus videografer bernama Amsal Sitepu yang diduga korupsi lewat modus penggelembungan atau mark up anggaran saat membuat video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tahun anggaran 2020–2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna di Jakarta, Senin kemarin menjelaskan, total kerugian akibat tindak pidana ini sebesar Rp1,8 miliar dari tim pengadaan yang berbeda-beda.
"Yang sedang viral ini, Amsal Christy Sitepu. Agenda kemarin sudah tuntutan dan saat ini agenda putusan. Itu total kerugian negara sekitar Rp202 jutaan," ujarnya.
Saat ditanya soal contoh penggelembungan anggaran, Anang menjelaskan.
"Contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasilnya dari penelitian cuma 12 hari, tapi dibayar penuh. Contohnya seperti itu," imbuhnya.
Selain itu, diduga dilakukan pengadaan anggaran dobel, sehingga pembayaran menjadi berlebih.
"Biaya untuk editing segala macam sudah dianggarkan, didobelkan lagi, seperti itu yang didapat. Jadi, salah satu beberapa modusnya seperti itu di rencana anggaran belanja (RAB)-nya," ucapnya.
Menurutnya, terjadinya praktik tersebut karena aparatur desa tidak paham teknis sehingga RAB disusun oleh pihak rekanan.
"Ini dana desa masalahnya. Kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya, berdasarkan penyidik, berasal dari rekanan-rekanan itu sendiri," katanya.
Intimidasi jaksa
Soal intimidasi seorang jaksa kepada Amsal saat memberi brownis di rumah tahanan sembari meminta Amsal mengikuti alur hukum dan tak perlu berisik, Anang mengaku itu tidak benar.
“Terkait adanya pemberian kue, hanya programnya, katanya dalam rangka Jaksa Humanis. Tidak hanya yang bersangkutan, beberapa pun ada dikasih kok,” ucap Anang.
“Kalau dari versi pengakuan Kajari, tidak pernah melakukan intimidasi. Enggak ada,” ujarnya.
Sementara Amsal merasa ucapannya itu benar. Dia tak takut bersuara. "Tapi saya bilang saya nggak takut, saya nggak salah," katanya.
Amsal mengaku cukup dia saja yang harus berurusan dengan hukum karena kreatifitas. Jangan ada lagi yang dikriminalisasi.
"Saya bilang tidak, saya akan tetap melawan. Walaupun saya tahu, banyak orang bilang kau akan dibenam, kalau kau melawan kau akan dibenam," kata dia.
Tak mau hukum cuma penjarakan orang saja
Dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan majelis hakim perlu mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan.
Pihaknya sepakat menjadi penjamin Amsal dalam mengajukan penangguhan penahanan.
"Mengingatkan agar dalam kasus Saudara Amsal Christi Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik," katanya.
Secara substantif, menurut dia, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu sehingga tak bisa dikatakan terjadi mark up dari harga baku.
ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing, katanya, tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI sangat mendukung pemberantasan korupsi dan mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekadar memenjarakan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.
Hargai DPR
Merespons imbauan Komisi III DPR RI yang mau kasus Amsal diputus bebas atau ringan saja, Kejaksaan Agung menghormati itu. "Kami menghormati dan memang fungsi dari DPR untuk mengawasi agar penegak hukum berjalan sesuai ketentuan aturan hukum," tambah Anang.
Meski begitu, Anang mengatakan bahwa Kejagung akan tetap mengikuti jalannya proses hukum.
"Silakan saja, kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kemarin tuntutan, berarti berikutnya pleidoi pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukum. Sampaikan saja di sana seperti apa, tentunya nanti akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim yang memutus," ucapnya.