Penyelesaian HAM 98 akan Terganjal Bila Prabowo Jadi Menteri
Usai bertemu Jokowi, para tokoh ini menyatakan siap membantu bila ditempatkan dalam kabinet kerja jilid II. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Ferry Kusuma mengatakan, dengan ditunjuknya Prabowo sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf bakal jadi faktor penghambat untuk korban kekerasan dan pelanggaran HAM berat memperoleh keadilan.
Apalagi, Prabowo menjadi salah satu nama yang disebut-sebut paling bertanggungjawab atas hilangnya sejumlah orang di tahun 1997-1998 yang lalu.
"Harapan keluarga korban pupus sudah, terutama terkait penuntasan kasus orang hilang. Karena yang sering kali disebut, sebagai salah satu orang yang bertanggungjawab terhadap kasus penculikan 97-98 adalah Pak Prabowo," kata Ferry kepada wartawan di Kantor Kontras, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/10).
Aktivis ini bilang, tembok penghalang bagi Prabowo untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM yang diduga pernah dilakukannya akan makin tebal, jika mantan Danjen Kopassus itu benar diangkat menjadi seorang menteri.
Selain itu, Ferry juga mengatakan, Prabowo bakal menjadi orang yang kebal hukum jika benar dirinya dilantik menjadi seorang menteri.
"Tidak mungkin seorang menteri nantinya akan dimintai keterangan atau pertanggungjawaban hukum di pengadilan HAM," tegas dia.
Koordinator Kontras ini juga mengatakan kekecewaannya kepada Jokowi karena memilih Prabowo. Kata dia, berkaca dari pemilihan tersebut, Ferry makin yakin jika Jokowi tak berpegang pada upaya pemenuhan janji terhadap para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM berat seperti janji kampanye di tahun 2014. "Janji yang 2014 itu wacana. Omong kosong," ujar dia.
Ferry juga mengatakan, janji kampanye yang ingkar itu makin terlihat Jokowi tidak menyinggung soal HAM dalam pidato pertamanya di periode 2019-2024 di Gedung MPR RI saat dirinya bersama Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 yang lalu.
Dia lantas mengingatkan, janji penuntasan pelanggaran HAM tentu akan selalu diingat oleh korban maupun keluarga mereka. Sehingga, dia meminta agar pelanggaran HAM berat yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu harus bisa segera diselesaikan.
"Pelangggaran HAM berat masa lalu, selama tidak diselesaikan dan diungkap dia akan terus dipertanyakan baik oleh korban secara langsung keluarganya maupun generasi selanjutnya," jelas Ferry.
"Karena, persoalan ini menjadi garis demarkasi yang jelas untuk membangun masa depan yang lebih baik dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku siap setelah diminta Presiden Jokowi untuk membantu kabinetnya di bidang pertahanan. Prabowo yang sempat menjadi rival Jokowi di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu sudah mengisyaratkan siap membantu Jokowi dalam bidang Pertahanan.
"Saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Beberapa pengarahan sudah disampaikan, dan saya akan bekerja sekeras mungkin agar mencapai sasaran serta harapan yang ditentukan, saya kira demikian," ucapnya di Istana Negara, Senin (21/10)