Jokowi Bukan Mau Reshuffle, Tapi Cuma Mau Penyerapan Anggaran Cepat
ERA.id - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebutkan kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya hingga mengancam reshuffle agar anggaran belanja kementerian cepat terserap sudah terlihat efeknya. Pengaruhnya terbukti dengan perubahan yang cukup signifikan dalam serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi bukan reshuffle tetapi akselerasi atau percepatan realisasi APBN baik di tingkat kementerian dan lembaga juga di pemerintah daerah baik provinsi, dan 508 kabupaten dan kota," ungkap Fadjroel di webiner Indikator, Kamis (23/7/2020).
Dia lantas mencontohkan soal bantuan sosial yang selama ini sering dikatakan kurang terserap anggarannya, namun saat ini jumlahnya sudah 38,1 persen per Juli. Hal yang sama juga terjadi untuk serapan anggaran kesehatan, padat karya, dan UMKM. Adapun anggaran tersebut berasal dari APBN yang dialokasikan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Fadjroel menambahkan, Presiden Joko Widodo dalam tiga minggu terakhir ini selalu mengadakan rapat terbatas terkait dengan penyerapan anggaran baik itu belanja di pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, maupun kementerian. Langkah ini dilakukan agar bisa segera memulihkan perekonomian dalam negeri.
"Mengutip Pak Pratikno, terjadi perbaikan pada penyerapan anggaran. Jadi kata kuncinya bukan reshuffle tapi percepatan realisasi APBN," tegas Fadjroel.
Baca juga: Jokowi Targetkan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Tiga Bulan, Bio Farma Akui Tak Sanggup
Diketahui, pasca Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet pada 18 Juni 2020 dan rapat terbatas tanggal 7 Juli 2020 menegur menteri-menterinya soal serapan anggaran belanja untuk pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Tak lama, sejumlah kementerian pun langsung mengeluarkan anggaran belanja secara besar-besaran.
Misalnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membelanjakan anggaran hingga Rp300 miliar untuk membeli 500 unit kendaraan taktis (rantis) bernama Maung produksi PT Pindad. Kemudian Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marvest) menggelontorkan Rp4,1 triliun untuk anggaran perjalanan dinas ke beberapa daerah destinasi wisata.