Jakarta, Batam dan Ibu Kota Negara Baru Jadi Target Lahan Pusat Data Nasional
ERA.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan pembangunan pusat data nasional telah dilakukan finalisasi penandatanganan financial protocol oleh Kementerian Keuangan.
"Pada tahap ini yang disiapkan adalah land acquisition, penyediaan lahan yang sudah tersedia di satu titik pusat data nasional pemerintah, itu di Jakarta," kata Menteri Johnny, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dikutip dari Antara, Senin (1/2/2021).
Kementerian Kominfo, lanjut Menteri Johnny, juga mempertimbangkan agar pusat data nasional tersebut tidak saja di satu lokasi tapi di beberapa lokasi, dalam rangka menjaga redundansi. Beberapa opsi lokasi disebutkan Menteri Kominfo, yakni Batam dan ibu kota negara baru, dengan mempertimbangkan efisiensi dalam hal trafik data dan keamanan data.
Terkait dengan pembangunan pusat data, menurut Menteri Johnny, persyaratannya tidak mudah. Pertama, lokasi harus memenuhi persyaratan redundant power supply, tersedianya akses jalan yang memudahkan, terjaganya security system yang baik, dari segi keamanan, juga lokasi yang terbebas dari gempa dan banjir.
Setelah disediakan lahan untuk pusat data, maka proses selanjutnya adalah pembiayaan pembangunan pusat data nasional, yang akan dilakukan melalui fasilitas pembayaran export credit dari donor country.
"Kita harapkan financial protocol-nya bisa diselesaikan segera, antara negara pemberi atau donor country dengan Indonesia, dalam hal ini dilakukan melalui kementerian Keuangan, sehingga pembangunan pusat data dapat dilakukan," ujar Menteri Kominfo.
Proses pembiayaan tidak dilakukan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebab, menurut Menkominfo pemanfaatan fiskal nasional masih lebih diutamakan untuk kepentingan-kepentingan lain, selain pembiayaan pusat data yang masih bisa mendapat bantuan pembiayaan dari luar negeri.
"Saat ini dalam proses yang advanced adalah pemerintah Prancis. Pemerintah Prancis sedang melakukan pembicaraan pembiayaannya dengan Bapenas dan Kementerian Keuangan," kata Menteri Johnny.
Dalam hal ini, Menteri Johnny mengatakan Kementerian Kominfo hanya terlibat menyangkut teknis peralatan dan pilihan teknologi. Meski mendapat pembiayaan dari luar negeri, Menteri Johnny menegaskan bahwa Pusat Data Nasional ini akan dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai.
"Karenanya kalaupun itu dibiayai dengan pembiayaan asing, security sistem, semuanya akan dilakukan sendiri oleh Indonesia," ujar Menkominfo.
"Sehingga tidak kita khawatirkan karena sumber pembiayaannya asing, semua data kita akan mengalir ke asing, tidak," dia melanjutkan.
Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.700 pusat data untuk melayani kebutuhan pemerintahan, dan di antaranya hanya sekitar 3 persen saja yang memenuhi global standard. Sehingga, menurut Menkominfo, terdapat begitu banyak kendala untuk melakukan satu data Indonesia.
Saat ini pula pemerintah pusat dan daerah mempunyai 24.700 aplikasi, sehingga pembangunan pusat data nasional diharapkan dapat menjadi upaya peningkatan efisiensi APBN.
"Dengan dilakukan pembangunan pusat data nasional dalam rangka untuk mendukung Satu Data Indonesia, dan merancang super aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien," ujar Menteri Johnny.
"Efisiensinya cukup signifikan, sekitar Rp20 triliun per tahun," dia menambahkan.