Hasil pencarian "prabowo", 10000 hasil ditemukan.
Sebabnya, selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum pernah ada kasus pejabat mengkriminalisasi warga.
mengingatkan bila vonis bebas pelaku penambangan ilegal di Kalimantan Barat mencederai tren positif pemerintahan Presiden Prabowo
Sebab, program andalan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak di Papua.
/lembaga tercatat lolos pemangkasan anggaran untuk efisiensi belanja negara yang sedang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025
ERA.id - Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto
Melansir Antara, dalam Inpres yang ditandatangani pada 22 Januari 2025 itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi
Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, larangan pedang eceran menjual LPG 3 kilogram (kg) bukan kebijakan dari Presiden Prabowo.. Dia mengatakan, Prabowo langsung turun tangan setelah adanya keluhan masyarakat yang kesulitan mencari LPG 3kg... Instruksi itu disampaikan Prabowo melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
baik dan gampang,” kata Bahlil sembari menjelaskan bahwa kini pengecer dapat menjual LPG 3 kg lagi usai Presiden Prabowo
Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo... Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kapolres, kasatker, dan kapolda untuk membuat akun guna menerima
ERA.id - Presiden Prabowo Subianto menginstuksikan Menteri Energi dan Sumbe Daya Minera (ESDM) Bahlil Lahadalia agar.. Instruksi itu disampaikan Prabowo melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad... Ketua Harian Partai Gerindra itu menambahkan, instruksi Prabowo harus diberlakukan mulai hari ini.
ERA.id - Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga
Kan beliau (Presiden Prabowo Subianto) menyampaikan efisiensi. Efisiensi itu mengefisiensikan yang berlebihan.
Semula, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan tanggal 20 Februari.. Selain itu, Komisi II DPR juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto merevisi Peraturan.. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memilih tanggal 20 Februari
itu kembali menegaskan, IKN belum resmi menjadi ibu kota negara sebab belum adanya keppres yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo