Tim Editor
ERA.id - Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe, dibelit berbagai masalah. Posisinya rentan goyah. Semenjak menguasai 'Beringin Rimbun' di Sulsel, kebijakannya banyak disorot.
Mulai dari kasus kericuhan di kantor DPD I Golkar Sulsel di Kota Makassar beberapa waktu lalu dan gugatan sengketa hasil Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Sulsel 2020.
Diketahui, buntut kericuhan waktu itu membuat Wakil Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid, melaporkan Taufan Pawe ke Polda Sulsel atas dasar pencemaran nama baik. Sebaliknya, Taufan juga melaporkan Kadir terkait dugaan penerbitan dokumen palsu mengatasnamakan DPD I Golkar Sulsel.
Sedangkan, gugatan sengketa hasil Musda X Golkar Sulsel, Mahkamah Partai (MP) Golkar mulai menggelar sidang perdana, Rabu (3/8/2022) kemarin. Namun, gugatan Farouk M Betta atau Aru dianggap belum lengkap oleh majelis sidang yang dipimpin oleh Supriansa.
Saat dikonfirmasi terkait permasalahan di atas, beberapa pengurus inti DPD Golkar Sulsel, seperti Taufan Pawe, Sekertaris DPD I Golkar Sulsel Marzuki Wadeng, dan Wakil Sekertaris DPD Golkar Sulsel Zulham Arief enggan berkomentar.
Sedangkan Kadir Halid saat diwawancara melalui telepon selulernya mengaku belum mengetahui perkembangan laporannya di Polda Sulsel. "Belum ada kabarnya, nanti kami cek," singkatnya.
Sebelumnya, politisi senior Partai Golkar Sulsel, HM Roem, menilai jika konflik berkepanjangan, maka partainya sulit memenangkan pertarungan di event politik 2024 nanti. "Golkar sekarang semakin banyak. Terpecah-pecah, perlu dicarikan solusi. Apalagi politik 2024 di depan mata," saran mantan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Roem pun memprediksi kursi ketua DPRD Sulsel yang sudah beberapa periode diduduki kader Golkar malah terancam lepas. Lebih jauh, mantan Ketua DPRD Sulsel tiga periode ini mengaku juga mendengar banyaknya persoalan di internal Partai Golkar Sulsel. "Prihatin saja lihat Golkar sekarang. Memang harus ada perubahan," terangnya.
Pengamat Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Priyanto menyebutkan, bahwa Musda DPD I sudah selesai. Telah terpilih pemimpin baru. "Bahwa ada ketidakpuasan pihak-pihak yang bersaing, secara internal Golkar saya kira melembagakan mekanisme dispute resolution melalui Mahkamah Partai. Perlu damai," saran Luhur.
Wakil Dekan I Fisipol Unismuh itu mengatakan, pihak yang menggugat maupun yang tergugat semestinya menahan diri, tidak menyulut konflik menjadi semakin destruktif. "Semua keputusan masih berlaku, sampai ada keputusan yang membatalkan," jelasnya.
Lanjut dia, idealnya Musda bisa mengakhiri seluruh perbedaan kepentingan soal kepemimpinan. Pasca Musda, pengurus baru fokus pada agenda pemenangan Pemilu 2024. Kalau dinamika ini terus terjadi, maka Golkar Sulsel akan menguntungkan kompetitornya. Bagaimana tidak, partai pesaing Golkar terlihat lebih solid menyambut Pemilu 2024.
"DPP Golkar mestinya juga mengambil sikap terhadap dinamika DPD I Sulsel ini. Selain jalur Mahkamah Partai, juga melalui pendekatan berbasis ketokohan. Tentu saja melalui pihak-pihak yang tidak memiliki conflict of interest atas situasi itu," pungkasnya.
