Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan anggaran sebesar Rp16,4 miliar untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar menyampaikan, sesuai dengan regulasi yang ada, Pemprov Banten akan mengalokasikan Belanja Tak Terduga (BTT).
Penyalurannya itu akan menyasar kepada sopir angkot, tukang ojek, nelayan, dan masyarakat terdampak lainnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Bentuknya nanti BLT (bantuan langsung tunai), karena BLT menjawab berbagai variasi dari masyarakat,” kata Al Muktabar melalui keterangannya, Rabu (7/9/2022).
Mantan Sekda Banten itu mengaku akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk bersama-sama mendata penerima bansos.
“Kita akan langsung mem-breakdown arahan itu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Siapa berbuat apa, termasuk ke kabupaten dan kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti anggaran tersebut disiapkan dari 2 persen DTU (Dana Transfer Umum) dari Dana Alokasi Khsusu (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Lanjutnya, bantuan sosial itu akan secepatnya disalurkan. Namun penyalurannya masih menunggu aspek hukum dan petunjuk teknis.
"Secepatnya (disalurkan), lagi disiapkan regulasi dan adminsitrasinya," jelasnya.
