Tim Editor
ERA.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berharap agar pemerintah pusat tetap menggratiskan tiket penumpang bus kota di Solo, Batik Solo Trans (BST). Meskipun saat ini harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan.
"Untuk BST kami masih menunggu arahan dari Kemenhub. Tunggu instruksinya dulu ya, belum ada arahan lebih lanjut. Tapi kalau saya menyarankan, bisa tetap gratis, kan peggunanya banyak sekali," kata Gibran pada Rabu (7/9/2022).
Saat ini penumpang bus kota, BST tidak dipungut biaya. Seluruh operasionalnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Buy the Service.
Gibran pun menepis adanya kemungkinan pemberlakuan tiket berbayar untuk penumpang. "Kok berbayar tho? Kene pengin gratis kok (sini ingin gratis kok). Untuk warga," katanya.
Ia menyayangkan jika penumpang BST saat ini harus dikenakan biaya. Pasalnya saat ini jumlah penumpang meningkat tajam, terutama dari kalanggan pelajar yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).
"Kami lagi menggalakkan penggunaan transportasi umum. Kalau itu dihapus, sangat disayangkanlah," jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Taufiq Muhammad mengatakan saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Perhubungan terkait masa depan pelayanan bus kota dengan sistem Buy The Service.
Ada dua kemungkinan yang terjadi, jika pelayanan tetap, maka kontrak operator dengan kementerian Perhubungan harus diperbarui. Namun jika kontraknya tidak diperbarui, maka rute yang dilalui tiap hari bisa dikurangi, misalnya setiap hari keliling 15 kali dalam sehari, dikurangi menjadi 10 kali sehari.
"Memang kalau data penumpang saat ini yang paling sepi adalah bus terakhir, yang paling malam. Di semua koridor seperti itu," katanya.
Menurutnya peluang untuk tetap gratis sangat dimungkinkan untuk dipertahankan. Namun dengan jumlah ritase yang berkurang. Pengurangan dilakukan pada ritase yang paling sepi.
Menurutnya jika meminta penggratisan ini dipertahankan, perlu adanya intervensi dari pemerintah pusat. Apalagi BST ini ada di 11 kota di seluruh Indonesia dan programnya berjalan dengan baik. ”Kalau Pemkot mengharuskan gratis, berarti APBD yang harus membiayai. Sebab saat ini anggarannya masih di-handle APBN,” kata Taufiq.
