Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil mengaku Pemprov Jawa Barat akan fokus membenahi transportasi publik. Meski pun dari sisi kewenangan dan anggaran ada keterbatasan.
Emil menjelaskan, tuntutan perihal transportasi publik lebih tepat disampaikan ke wali kota dan bupati. Pasalnya, kewenangan gubernur terbatas sehingga hanya berperan untuk mengoordinasikan wilayah algomerasi seperti Bandung Raya.
"Di mana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya," kata Emil, Kamis (4/12/2022).
Oleh sebab itu, pembentukan organisasi Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya dibutuhkan agar koordinasi antar pemangku kebijakan berjalan baik.
Namun, pembentukan organisasi Badan Pengelola Cekungan membutuhkan waktu. Pemprov Jawa Barat saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk organisasi tersebut.
"Kita beresin dulu rumah hukumnya," ucapnya.
Emil menerangkan, realisasi pembenahan transportasi publik dimulai dari Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung yang saat ini sudah beroperasi.
Jumlah BRT di Kota Bandung saat ada 8 armada bertenaga listrik yang berkapasitas 25 penumpang per bus.
"Dimulai dari yang mudah dulu BRT sudah launching, saya minta maaf tahun ini akan banyak pekerjaan BRT," terangnya.
Sementara itu, terkait tuntutan masyarakat yang mengharapkan transportasi publik terintegrasi seperti di Jakarta, Emil meminta masyarakat juga melihat porsi APBD yang dimiliki Pemprov Jawa Barat dan besarnya dukungan APBN pada pembenahan transportasi Jakarta.
"Jakarta yang APBD-nya terbesar se-Indonesia, setengah (anggaran pembangunan) MRT-nya dari APBN. Apalagi APBD Jabar yang hanya Rp40 triliun (dibagi) untuk 27 daerah. Urusanya banyak, tidak mungkin sanggup mengurusi transportasi masal seperti yang diidealkan. Tapi kan dikerjakan dan sudah dimulai," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, A. Koswara menambahkan, pihaknya sedang mendorong pembenahan transportasi publik berbasis listrik yang dimulai dari Bandung Raya.
"Sedang mengarah ke sana, kan itu bagian dari program pemerintah," tambah Koswara.
Menurutnya, BRT akan melayani 5 koridor di Bandung Raya, satu koridor akan memakai bus berbasis listrik. Pelayanan itu pun mendapatkan dukungan dari World Bank yang mengharapkan bus listrik bisa mencapai 50 persen dari seluruh rute.
"Tahun ini rencananya dimulai konstruksi depo khusus bus listrik dan pembangunan jalur khusus di sejumlah titik. Di 2024 ada uji coba, selanjutnya pada 2025 BRT tahap I akan beroperasional penuh melayani sejumlah rute di Bandung Raya," tuturnya.
Usai BRT, Cekungan Bandung rencananya akan didukung integrasi dengan kereta lintas rel terpadu (LRT) dengan rute yang sudah disepakati Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat.
