Pembuktian KRL Sebagai Salah Satu Sarang Penularan COVID-19

3 positif covid dari 325 penumpang KRL Bogor-Jakarta yg kami sampling dgn test swab PCR. Ini artinya KRL yg masih padat bisa menjadi transportasi OTG pembawa virus. PSBB bisa gagal. Sdh dilaporkan ke gugus tugas pusat & kemenhub. Semoga ada respon terukur dari pihak operator KRL. pic.twitter.com/VYsUnTL9FT

— ridwan kamil (@ridwankamil) May 3, 2020

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar yang juga Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Berli Hamdani, bilang temuan penumpang KRL yang positif COVID-19 merupakan hasil PCR massal yang dilakukan lewat program tes pro aktif Pemprov Jabar.

PCR dilakukan kepada ratusan penumpang KRL di Stasiun Bogor belum lama ini yang hasilnya ditemukan 3 orang terkonfirmasi positif. Saat melakukan pengetesan, tim gugus tugas telah mencatat nomor telepon dan alamat penumpang. Hal ini dilakukan untuk mensiasati adanya jeda waktu antara tes dan hasil tes.

Tiga orang positif COVID-19 sendiri sudah ditindaklanjuti. Satu dari tiga orang tersebut dirujuk ke RS Persahabatan. Orang ini berusia lanjut dan memilki penyakit bawaan. Sementara dua orang lagi diminta melakukan isolasi mandiri.

Menurutnya, pemeriksaan pro aktif tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk operator KRL. Tim gugus tugas telah merekomendasikan agar KRL menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Yang dilakukan pihak KRL setelah kegiatan tersebut kita berikan rekomendasi salah satunya dengan tidak memuat ataupun melakukan operasional KRL apabila tidak behenti total,” kata Berli, dalam jumpa pers daring Senin (4/5).

Rekomendasinya, lanjut Berli, jika KRL masih beroperasi maka operator terkait harus menerapkan physical distancing secara ketat, mengurangi kapasitas penumpang, menjaga jarak aman antar penumpang untuk menghindari penularan virus korona.

"Kalau dalam KRL kapasitasnya 100 kita rekomendasikan setengah atau 1/3 penumpang, tergantung dari posisi penumpang supaya jaraknya aman untuk mencegah terjadinya penularan antar penumpang," katanya.

Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat lainnya, Daud Ahmad, menambahkan terpaparnya tiga penumpang KRL menunjukkan bahwa angkutan massal tersebut berpotensi menjadi tempat penularan virus, jika penumpangnya tidak mentaati protokol kesehatan.

"Memang ada tiga penumpang KRL Jabotabek yang terpapar. Ini jadi perhatian kita semua sebagai penumpang untuk selalu menerapkan protokol, ikuti aturan di kereta dengan mengurangi jumlah penumpang, tertib jaga jarak saat mengantre, karena hasil pemeriksaan ada potensi terpapar," ucap Daud.

Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) sebagai operator KRL sangat terbuka untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota/Kabupaten terkait untuk menemukan solusi guna bersama-sama menyaring masyarakat yang akan naik KRL sehingga physical distancing bisa tercapai lebih maksimal sementara tetap dapat melayani masyarakat yang benar-benar memerlukan transportasi publik.

Indikasinya ketiga pengguna tersebut merupakan orang tanpa gejala (OTG) yang sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa mereka positif COVID-19. 

"Penyebaran virus ini sendiri dapat terjadi dimanapun, termasuk di lokasi kerja, di pasar-pasar, maupun kemungkinan lokasi lainnya yang didatangi para pengguna. Namun selama ini PT KCI tetap melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memerangi virus tersebut dengan cek suhu tubuh, wastafel di stasiun dan wajib menggunakan masker dan aturan lainnya," VP Corporate Communications PT KCI, Anne Purba.

Meski persentasenya sangat rendah, PT KCI tetap berupaya meningkatkan berbagai upaya pencegahan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan prokotol pencegahan COVID-19 di transportasi publik, physical distancing, dan mengendalikan kepadatan pengguna di KRL. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menerima paparan soal risiko kontaminasi virus korona di transportasi publik seperti KRL rute Bogor-Depok-Jakarta Kota. Senada dengan Ridwan Kamil, Anies juga meminta agar operasional KRL disetop, tapi ditolak Menteri Perhubungan ad interim Luhut Pandjaitan.