Tim Editor
ERA.id - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan kembali bahwa rekomendasi untuk presiden dari partainya menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga siapapun kader PDIP tidak berhak menyampaikan hal tersebut.
"Saya nggak bakalan ngomong nama. Saya nggak mungkin ndisiki (mendahului) Mbak Mega. Sebab yang punya kewenangan itu adalah ketua umum. Silahkan tanya ketua umum, pertimbangannya silahkan tanya pak Sekjen (Hasto Kristiyanto)," kata Rudy saat ditemui Rabu (12/4/2023).
Ia menegaskan jika ada pihak yang menyebut bahwa Rudy menyampaikan tentang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat rekomendasi dari Megawati, hal tersebut tidak berdasar. Sebab dia selama ini patuh dengan instruksi dari partai.
"Saya itu hanya prajurit kok," katanya.
Jika pihak tersebut bersikukuh, FX Rudy bahkan berencana memprosesnya secara hukum. Terkait apa langkah hukumnya, Rudy menyerahkan sepenuhnya pada DPP PDIP.
"Saya sudah menyampaikan pada Bu Ketua Umum, saya tidak pernah menyampaikan statemen (terkait rekomendasi Ganjar). Kalau tidak segera dicabut akan saya proses secara hukum," katanya.
Rudy menegaskan bahwa dalam pidato Megawati pada 10 Januari lalu dalam peringatan 50 tahun PDIP, disampaikan bahwa sudah ada nama yang dikantongi. Dan nama yang dipegang merupakan kader PDIP sendiri.
"Tanya Bu Mega, ya nggak tahu, tanya Bu Mega. Bukan saya yang ngomong. Saya tidak pernah berstatement. Silahkan ketua umum mau memilih siapa, nggak tahu saya. Sampai saat ini saya belum tahu siapa (yang direkomendasi)," tegasnya dengan nada tinggi.
