Gubernur Edy Rahmayadi: Perbaikan Jalan di Sumut Membutuhakn Anggaran Rp5,5 Triliun

| 23 May 2023 19:21
Gubernur Edy Rahmayadi: Perbaikan Jalan di Sumut Membutuhakn Anggaran Rp5,5 Triliun
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. (Antara)

ERA.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperbaiki jalanan kabupaten maupun kota yang kondisinya sudah rusak. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyebutkan perbaikan jalan kabupaten/kota di daerah ini membutuhkan anggaran kurang lebih Rp5,5 triliun.

Sementara, kata Edy, anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk pembangunan jalan setiap tahunnya sekitar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar.

"Memang kita ini punya 33.000 kilometer jalan kabupaten/kota. Ada 13.000 kilometer yang tidak layak jalan itu. Itu satu jalan dari 13.000 kilometer yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi kemarin," ujarnya di Medan, Sumut, Selasa (23/5/2023). 

Edy Rahmayadi menghitung jika perbaikan jalan per kilometer mencapai Rp5 miliar, Artinya perlu membutuhkan Rp5,5 triliun untuk perbaikan jalan sepanjang 13.000 kilometer.

"Kalau kita hitung 13.000 kilometer dari Rp5 miliar per kilometer, berarti sudah Rp5,5 triliun lebih. Nah presiden membantu Rp800 miliar," katanya

Mantan Pangkostrad ini juga menjelaskan jalan kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk perbaikan adalah jalan dengan kondisi rusak total.

"Tuntutannya untuk jalan kabupaten/kota yang benar-benar rusak. Total rusak untuk dilalui untuk masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun," katanya.

Sumatera Utara memiliki jalan provinsi sepanjang 3.005 kilometer. Dari total itu, kata Edy, ada sekitar 890 kilometer jalan yang membutuhkan perhatian yang cukup serius.

Namun, kata Edy lagi, Sumatera Utara hanya memiliki anggaran sebesar 300 miliar sampai 400 miliar per tahunnya.

Untuk itu, ia menargetkan agar jalan rusak di Sumatera Utara bisa mencapai kondisi minimal 69 sampai 75 persen.

"Kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari total panjang jalan kita tadi itu. Untuk itu kita butuh uang, banyak hal yang sudah kita lakukan tetapi tidak bisa, rakyat butuh infrastruktur itu," ujarnya. (Ant)

Rekomendasi