Tim Editor
ERA.id - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin meminta kepala daerah di 24 kabupaten/kota serius menangani inflasi usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual dari Makassar, Senin kemarin.
Bahtiar mengimbau para kepala daerah agar turun langsung ke pasar mengecek perkembangan harga-harga kebutuhan pokok, dan serius menangani inflasi.
"Kita mesti mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan mereka menanam komoditi pemicu inflasi, seperti cabe rawit," kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, Bahtiar mengungkapkan ada lima hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan inflasi. Antara lain, memperbanyak kegiatan pasar murah, mengoptimalkan belanja APBD, mitigasi stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing, mulai melakukan gerakan pangan murah, dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
Bahtiar Baharuddin mengatakan pengendalian inflasi di Sulsel merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kinerja seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, dan para pihak terkait lainnya.
Ia memaparkan, selama triwulan dua tahun 2023, perekonomian Sulsel mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp165,05 triliun. Tercatat inflasi Sulsel pada Agustus 2023 sebesar 3,53 persen, sementara inflasi nasional 3,27 persen.
"Deflasi tertinggi di Kota Palopo -0,23 persen, dan deflasi terendah di Kabupaten Bulukumba -0,04 persen," ujar Bahtiar.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyebut, inflasi secara nasional cukup terkendali. Pada Agustus 2023, tercatat inflasi 3,27 persen.
"Inflasi bisa kita imbangi dengan gerakan pangan, memperkuat cadangan stok beras pemerintah. Kita bisa lakukan intervensi, agar kenaikan harga beras tidak membebani masyarakat," kata Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga meminta agar kepala daerah bersama Tim Penggerak PKK melakukan kampanye Setop Boros Pangan, secara massif. Apalagi, Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang boros pangan.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pemaparan dari Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, TNI, dan sejumlah para pihak terkait pangan lainnya.
