Tim Editor
ERA.id - Viral nama-nama program pemerintah yang terkesan nyeleneh dan seksis. Ujungnya, warganet menyorot itu semua karena sudah mengarah ke arah pornografi.
Pertama adalah aplikasi "SiPepek" milik Pemkab Cirebon. Kemudian "Simontok" yang merupakan kependekan dari sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Surakarta atau Solo.
Selanjutnya, "Siska Ku Intip" atau sistem integrasi kelapa sawit-sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti-plasma yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan.
Merespons itu, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Edi Santoso mengatakan singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan.
"Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh, sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas," kata Edi, Senin (8/7/2024).
Seperti "SiPepek" yang merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Platform itu digunakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu.
Dalam bahasa Jawa termasuk Cirebon, kata pepek berarti lengkap, namun di daerah lain termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pepek berarti kemaluan perempuan.
Menurut dia, pemerintah daerah sebenarnya bisa merasakan apakah singkatan yang dibuat tersebut pantas atau tidak pantas, sebelum program tersebut diluncurkan.
"Kalau perlu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan terkait dengan pembuatan singkatan nama program, meski sebenarnya hal itu tidak diperlukan karena pemerintah daerah bisa menggunakan rasa dalam membuat singkatan," katanya.
Terkait dengan singkatan-singkatan nyeleneh yang sudah telanjur dibuat, dia mengatakan instansi pemerintah sebenarnya tidak perlu malu untuk memperbaikinya jika memang ada sesuatu yang keliru atau tidak pantas.
Makanya, kata dia, penyingkatan nama-nama program tersebut harus dirumuskan kembali untuk mencari singkatan yang wajar dan selanjutnya diluncurkan ulang.
"Jadi kalau mau membuat singkatan, apalagi untuk program pemerintah, sebaiknya yang wajar-wajar saja, jangan sekadar disingkat agar mudah diingat," kata Edi.
