Tim Editor
ERA.id - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamida berobsesi untuk menguliti kinerja petahana Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Jawa Timur pada periode sebelumnya dalam debat kedua Pilgub Jatim 2024 di Grand City Convex Surabaya, Minggu (3/11/2024).
Luluk mengaku data-data seputar Pemprov Jatim telah ia pelajari secara mendalam, termasuk menguliti prestasi-prestasi membanggakan era gubernur sebelumnya, Khofifah.
"Kita tetap belajar dan mencermati catatan-catatan kinerja Pemprov Jawa Timur. Di sana, kita akan melihat perbandingan antara prestasi yang mereka klaim dengan realitas yang kita dengar langsung dari warga, termasuk masukan dari lembaga negara seperti Ombudsman dan lembaga lainnya," ujar Luluk.
Dalam debat kedua ini, Luluk merasa tidak mempunyai beban dan bakal lebih serius mengungkap sederet fakta yang ditemukan dalam setiap agenda terjun menemui masyarakat.
"Saya bukan incumbent, jadi fokus utama kita adalah menilai kinerja petahana berdasarkan fakta yang kita temui di lapangan selama kampanye dan blusukan," katanya.
Luluk berharap dengan pemaparan fakta-fakta yang berbeda, masyarakat Jawa Timur bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas dan objektif mengenai kinerja pemerintah provinsi saat ini.
Di sisi lain, Luluk meragukan netralitas sosok panelis yang ditunjuk KPU Jatim pada debat kedua Pilgub Jatim 2024 nanti.
Sebab, menurutnya, dua panelis cukup dekat dengan cagub nomor urut 2 dan 3 dan terafiliasi ke salah satu partai politik yang mengusung rivalnya dalam Pilgub Jatim 2024.
"Ada panelis yang berafiliasi dengan timses itu ada di 02 atau 03, itu kenapa kok 01 tidak ada begitu, kenapa tidak memberikan kesempatan," ucapnya.
Luluk mengaku cukup kecewa dengan pilihan panelis oleh penyelenggara debat. Namun, ia mengakui cuma bisa mengalah. Sebab, mengenai tema dan siapa saja panelis yang ditunjuk baru ia ketahui setelah menerima edaran.
"Setelah kita dapat edaran tema debat, dan nama-nama panelis itu muncul, dan kita tahu ada beberapa nama yang asosiatif lah dengan timses itu, dan saya tidak tahu bagaimana mekanisme di KPU atau Bawaslu," jelas Luluk.
