Tim Editor
ERA.id - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyambut baik usulan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk perguruan tinggi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba).
"Saat ini opini publik terkait pertambangan seringkali diasosiasikan dengan perusakan lingkungan dan konflik sosial," kata Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS sekaligus Ketua Dewan Pakar PP IKA ITS Prof. Ir Agus Muhamad Hatta di Surabaya, Selasa (4/2/2025), dikutip dari Antara.
Padahal, menurutnya, usulan pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi merupakan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pertambangan agar lebih berwawasan lingkungan dan berkeadilan.
Guru besar yang akrab disapa Hatta ini meneruskan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan pendanaan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, terutama dalam pengembangan riset dan inovasi.
“Adanya kesempatan ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perguruan tinggi dan masyarakat sekitar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS Dr. Arman Hakim Nasution menjelaskan tiga opsi skema komersial.
Pertama, IUP sepenuhnya dikelola oleh badan usaha milik perguruan tinggi. Kedua, IUP diberlakukan kerja sama dan dikelola sepenuhnya oleh pihak lain. Terakhir, IUP digarap oleh perguruan tinggi bersama pihak lain dengan pembagian porsi yang disepakati bersama oleh kedua pihak.
"Oleh karena itu, kemitraan strategis dengan pihak yang berpengalaman di bidang pertambangan sangat diperlukan," katanya.
