Tim Editor
ERA.id - Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) berencana mengaudit pemerintahan pendahulunya, Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.
Saat itu Wakil Wali Kota terpilih Aliyah Mustika Ilham menyebut akan mengaudit manajemen pemerintahan yang dinilai masih ada kekurangan. Selain melakukan audit, pihaknya juga akan mengevaluasi SKPD maupun OPD Pemkot Makassar setelah dilantik 20 Februari 2025 di Jakarta.
"Mohon izin pak wali (Danny Pomanto) saya akan meminta kepada pak Munafri, akan mengaudit manajemen pemerintahan. Di samping itu, audit keuangan pemerintahan Pemkot Makassar," tuturnya dengan suara sedikit bergetar saat dia dan Muanfri atau Appi menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) pada masa transisi pemerintahan Moh Ramdhan Pomanto di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin kemarin.
Dalam pertemuan yang didatangi seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Muspida terkait ini, Aliyah mengaku sangat menghormati pemerintahan sebelumnya, bahkan saat suaminya Ilham Arif Sirajuddin menjabat wali kota dua periode di kala itu pula mengalami cobaan berat di masa akhir jabatan suaminya, seperti ditangkap KPK.
"Maaf ulangi, mohon maaf saya sedikit emosional, karena saya pernah merasakan titik nol pada suatu kehidupan yang pada keterpurukan di akhir masa jabatan Arif Sirajuddin (suaminya). Dan saya membuat satu komitmen besar pada keluarga besar Munafri Arifuddin dan tentunya itu pilihan, bahwa saya siap mengawal pemerintahan ini dan ikut mengkontrol pemerintahan ini, karena terlepas dari ada pengalaman buruk," ucapnya terbata dengan nada optimistis.
Untuk itu bagi SKPD maupun OPD Aliyah menyarankan agar bekerja secara ikhlas dan jelas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat kelanjutan pembangunan masih berjalan sesuai sesuai dengan rel dan dengan kontrol bersama, tentunya atas perlindungan Allah SWT.
"Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bilang saya bersih. Tidak ada manusia yang bersih dan sempurna, tetapi kita harus memperlihatkan kepada masyarakat pemerintahan yang transparansi. Sekali lagi, saya akan mengaudit manajemen pemerintahan dan juga keuangan pemerintahan Pemkot Makassar," papar Aliyah kembali menegaskan.
Menanggapi hal tersebut, Danny Pomanto menyatakan itu hal biasa dalam setiap pemerintahan yang baru. Meski demikian, itu merupakan hak pemimpin yang baru dalam menjalankan roda pemerintahan demi mencapai kesejahteraan masyarakatnya di Kota Makassar.
"Yah, namanya untuk setiap kegiatan take over (peralihan), ada yang akan kita cut off (diputus) di situ, sudah sampai di mana, sehingga pola-pola pertanggungjawaban itu tidak menyeberang ke depan. Mulai dari titik nol kita melaksanakan kegiatan itu. (Soal audit manajemen) harus begitu, namanya cut off, itu sudah mekanisme," ucapnya.
"Mau tidak mau, ibu Aliyah lakukan itu, BPK juga lakukan. Seperti kemarin, kan sudah ada beberapa pemeriksaan, pemeriksaan rutin yang masuk, harus memang cut off, saya juga begitu dulu (saat terpilih)," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan seusai rakorsus tersebut.
Sementara Munafri berharap sebelum pelantikan sudah ada gambaran program apa saja yang belum terlaksana, sehingga menjadi tugasnya nanti memperbaiki apa yang telah dilakukan. Menurut dia, proses harus berjalan bersama dengan tim kerja.
"Karena tidak bisa dimungkiri tim yang akan kita pakai adalah tim yang sama. Jadi, tugas berat kita adalah bagaimana upgrading terhadap tim yang ada, supaya apa yang telah dicapai pemerintahan sebelumnya dengan begitu banyak prestasi yah ini bisa kita lanjutkan ke depannya," paparnya.
Saat ditanya soal program penanganan sampah dan banjir, Appi mengemukakan sistem pengelolaan sampah yang lakukan ini memang belum maksimal dan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah mencari jalan keluar pada persoalan itu. Kendati demikian, ia bersama Wali Kota Makassar saat ini, Danny, tentu punya pengalaman-pengalaman mengelola sampah, termasuk masalah banjir.
"Karena, ada daerah yang kita mau paksakan untuk dikerjakan, tapi itu bukan wilayahnya kita. Ini yang bisa menjadi bumerang buat kita nantinya, sehingga memang ada pola-pola koordinasi, ini harus kita ketahui dengan baik," tutur eks CEO PSM Makassar ini.
Mengenai dengan program strategis yang dicanangkan Danny, Appi bilang program strategis yang sudah menjadi unggulan di pemerintahan sebelumnya tidak boleh dihilangkan.
"Kenapa? ini akan sangat tergantung dari kekuatan fiskal kita, sehingga tidak mungkin semuanya bisa jalan secara beriringan, sangat tergantung dengan kekurangan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah kota. Tadi, makanya Pak Danny membagi dua, yang paling pertama untuk menambah PAD, kedua untuk mengelola PAD itu, nah ini sangat penting ke depannya untuk kita jalankan sama-sama," paparnya lagi.
Lantas bagaimana dengan evaluasi SKPD dan OPD apakah akan dilakukan, Appi menjawab, bahwa tentu ada parameter yang menjadi ukuran. "Seperti disampaikan tadi, akan disepakati sama-sama melalui mekanisme assesmen dan aturan lain sebagainya," tandasnya.
