Tim Editor
ERA.id - DPRD Jawa Barat mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mau menyekolahkan siswa bermasalah ke barak militer selama 6 bulan hingga 1 tahun mulai 2 Mei 2025.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, mengatakan langkah pertama untuk membina peserta didik yang dianggap bermasalah adalah memastikan ketahanan keluarganya terlebih dahulu.
Sebab, peserta didik bermasalah itu bisa jadi disebabkan oleh faktor keluarganya. Misalkan, anak itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang tidak utuh atau broken home, maka akan berdampak pada karakternya.
"Jadi menyasar keluarga dengan melakukan pembinaan, pengajaran itu jadi salah satu kunci. Termasuk soal moralitas dan pendidikan keagamaan," kata Zaini, Rabu (30/4/2025).
Dia menambahkan pembinaan terhadap peserta didik juga bisa dilakukan melalui pengoptimalan peranan dan fungsi guru Bimbingan dan Konseling (BK). Mereka bisa lebih aktif untuk mengawasi kondisi psikologis siswa agar tidak melakukan hal-hal negatif.
"Jadi tidak sekedar konseling, harus bersinergi dengan murid orang tua dan guru. Jadi penguatan sekolah, keluarga menjadi penting," kata dia menambahkan.
Kemudian, kata Zaini, Dedi Mulyadi juga bisa mengadopsi pembentuk karakter peserta didik di lingkungan pesantren. Para santri bisa menjadi disiplin sekaligus mendapat ilmu agama.
"Model seperti itu bisa jadi rujukan. Mereka bisa menghindari hal negatif," ujarnya.
Zaini tak menampik bahwa keterlibatan TNI dan Polri untuk mengajarkan kedisiplinan bisa dilakukan, tetapi peserta didik tidak harus mengikuti kegiatan yang seakan wajib militer.
Ia menilai program melibatkan TNI dan Polri untuk pendidikan karakter siswa di Jabar dianggap tidak tepat.
"Saya setuju pada wilayah kedisiplinan di TNI Polri, tapi pada wilayah karakter saya tidak setuju. Banyak yajg disiplin tapi tidak pernah mendapat pendidikan dari TNI-Polri. Kalau dijadikan satu-satunya cara untuk anak itu saya kurang setuju," tuturnya.
