Disenggol Purbaya soal Dana Deposito, Dedi Mulyadi Tak Terima

| 22 Oct 2025 08:06
Disenggol Purbaya soal Dana Deposito, Dedi Mulyadi Tak Terima
Dedi Mulyadi. (ERA.id/Reza Deny)

ERA.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

Pemprov Jawa Barat disebut menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

Purbaya mengungkapkan, data tersebut diambil dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung membantah. Dia meminta Purbaya membuka data daerah yang menyimpan dana, bukan di perbankan daerahnya.

Dedi mengatakan dirinya telah memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) terkait apakah ada dana daerah yang didepositokan di sana. "Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito," kata Dedi, Selasa kemarin.

Menurut Dedi, bila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan masalah, karena pemerintah daerah tersebut tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.

Makanya Dedi meminta Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito di berbagai perbankan.

Karena, menurut dia, jangan sampai muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola keuangan. Karena kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik.

Jika semua pemerintah daerah dianggap menjadi sama, dinilai Dedi, maka daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daya dukung fiskal menurun.

Dikatakan Dedi, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat malah sedang mempercepat belanja publik di tengah efisiensi anggaran.

Rekomendasi