Tim Editor
ERA.id - Kerusakan lingkungan di Jawa Barat kian mengkhawatirkan seiring meluasnya lahan kritis di sejumlah wilayah.
Kondisi lahan gundul dan minim vegetasi terlihat di kawasan Pangalengan, Cisanti, Cikembang, Puncak Gede, hingga wilayah Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta lemahnya rehabilitasi hutan dinilai mempercepat degradasi kawasan, sekaligus meningkatkan ancaman longsor, banjir, dan kekeringan di berbagai daerah.
Tekanan terhadap ekosistem paling terasa di kawasan Bandung Raya yang berada di antara wilayah utara dan selatan.
Di Kawasan Bandung Utara, pembangunan properti dan destinasi wisata mengubah bentang alam yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air.
Sementara di wilayah selatan, aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.
Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), M Taufan Suranto, menilai situasi tersebut perlu direspons dengan langkah pemulihan yang cepat dan terarah.
Ia menyatakan dukungan terhadap percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah, terutama melalui penanaman pohon di kawasan rawan longsor, penghijauan di daerah aliran sungai, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
"Pentingnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukan hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga menjaga ketersediaan air, menekan potensi bencana, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Barat." terang Taufan Suranto dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 28 April 2026.
Naufan berpendapat bahwa kawasan hulu perlu dijaga agar sumber air di Jawa Barat terus berlangsung.
"Pemulihan kawasan hulu memiliki dampak strategis terhadap keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang menjadi sumber air penting bagi Jawa Barat." sambungnya.
