Tim Editor
ERA.id - Adik Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman sekaligus Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman, lagi-lagi disorot. Dia menggelontorkan miliaran duit untuk menyewa helikopter.
Tingkah ini bukan pertama kali. Tahun 2025, pengadaan heli juga disorot. Tak cuma itu, pembelian mobil Lexus seharga Rp2 miliar lebih saat efisiensi juga membuat publik terusik.
Dalam Sistem informasi Rencana Umum Anggaran (SiRUP) bagian Biro Umum Sulsel, memang terlihat ada pengadaan yang mencolok. Biaya sewa helikopter tahun 2025 dihargai Rp.3.206.680.000.
Dalam paket pengadaan tertulis angka fantastis sudah termasuk untuk asuransi jiwa, layanan penanganan pesawat, penumpang, bagasi, dan kargo di darat selama berada di bandara, mulai dari kedatangan hingga keberangkatan (ground handling), kru pesawat, serta bahan bakar.
Tahun 2026, penyewaan helikopter dianggarkan lagi. Kali ini harganya berbeda, sebesar Rp2.035.712.250. Sudah termasuk untuk 1 orang pilot, 4 penumpang, BBM, Engenering, HLO dan Ground Handling.
ERA pun mengkonfirmasi ke Kepala Diskofinfo-SP, Muh Salim Basmin terkait pengadaan itu. Seperti tahun sebelumnya, Pemprov Sulsel masih menggunakan alasan yang sama.
"Belum ada anggaran APBD yang digunakan untuk sewa helikopter," sebut Salim, Minggu kemarin.
"Itu perencanaan anggaran dan belum ada digunakan (belum terpakai)," tambahnya.
Uniknya, saat ditanya soal hal teknis tentang siapa rekanan yang dipilih untuk menyedikan heli, apa spesifikasi heli dan bagaimana perhitungan kok harganya turun semiliar pada tahun selanjutnya, Salim tak menjawab.
Salim cuma bilang kalau selama ini Sudirman memakai heli milik yayasan Amran Sulaiman alias AAS Foundation. Itu digunakan untuk keadaan darurat seperti peristiwa kebencanaan dan kegiatan Pemda yang lain.
Terasa aneh sebab mestinya kendaraan itu ditender oleh Badan Penanggulangan Dan Bencana Daerah (BPBD) kalau untuk keperluan bencana saja, bukan dari bagian Biro Umum yang mengurusi segala keperluan pejabat daerah termasuk makan dan minum.
Saat ditanya tentang mengapa mesti melakukan pengadaan berturut-turut dengan nilai sebanyak itu padahal Amran punya helikopter pribadi, jawaban Salim singkat.
"Untuk antisipasi kebutuhan mendesak. Namun sampai saat ini, anggaran itu belum digunakan," tambah Salim.
Terakhir, dengan percaya diri, Salim mengaku pihaknya masih mendukung efisiensi yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto. "Pemda Sulsel pasti mendukung penuh efisiensi anggaran," tutupnya.
Mendagri menegur
Jauh sebelum info ini mencuat, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian sudah menegur para kepala daerah.
Katanya, korupsi dan pemborosan anggaran saat efisiensi berpotensi memengaruhi citra kepala daerah.
"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," kata Tito, 22 April silam dalam forum APEKSI.
Ia menjelaskan persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Saat operasi tangkap tangan oleh KPK atau kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah.
Tito menuturkan kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan antara daerah dan pemerintah pusat.
Ia menambahkan kepercayaan yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Tito mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif serta menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi perlu berjalan seiring dengan keterbukaan informasi serta publikasi kinerja pemerintah daerah.
