Tim Editor
ERA.id - Sinergi antar-BUMN yang digaungkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap belum berjalan maksimal. Salah satu contohnya pembangunan proyek smelter feronikel di Halmahera Timur yang kini berujung mangkrak.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid. Secara spesifik, Wahid menyebut seperti ada cinta bertepuk sebelah tangan antara PLN dan Antam dalam proyek tersebut.
Wahid menjelaskan saat ini perkembangan proyek smelter tersebut sudah mencapai 97,98 persen. Namun, anehnya proyek yang rencananya akan berbaur dengan PLN itu operasionalnya tertunda lantaran belum ada aliran listrik.
"Membangun smelter tanpa pasokan listrik menjadi bukti sinergi antar-BUMN tidak berjalan dengan baik. Belum lagi ada indikasi proses tender yang tidak transparan," kata Abdul Wahid, Rabu (8/4/2021).
Dia mengatakan sinergi perusahaan pelat merah harus menjadi pekerjaan rumah Kementerian BUMN. "Saya lihat masih banyak yang perlu diperbaiki. Apalagi jiwa enterpreneur pimpinan BUMN masih kurang, lebih banyak jiwa birokratifnya," kata Abdul Wahid.
Terkait pasokan listrik untuk smelter, diketahui tender lelang pengadaan power plant sudah digelar sejak 2017 silam. Namun, belakangan prosesnya terkatung-katung, sesusai dalam surat PLN yang dikirim ke PT Antam tetanggal 23 Juli 2020.
Dalam surat yang ditandatangani Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril, PLN menawarkan harga sebesar Rp595,65 per kilo watt per hour (kwh). Selain itu, Agustus 2021 PLN juga menjanjikan smelter sudah commercial operation date atau COD.
Akan tetapi bukannya menanggapi PLN, PT Antam justru membuka tender baru. Ironisnya, PT Antam menggandeng pihak ketiga atau swasta sebagai procurement agent. Padahal selama ini diketahui perusahaan BUMN, tak terkecuali PT Antam, memiliki Supply Chain Management (SCM) yang biasa dalam internal melakukan pengadaan tender.
Jika PT Antam melakukan tender ulang dan pemenangnya mengantongi harga lebih besar dari yang ditawarkan PLN, Wahid menduga ada permainan di dalam tubuh Antam.
"Itu tidak menutup kemungkinan, karena di BUMN masih banyak budaya makelar. Jika itu yang terjadi, sudah tidak betul itu. Menteri BUMN harus tegur pimpinan BUMN tersebut," katanya.
"Perlu ditegur karena telah menghambat program percepatan program smelter," tukasnya.
Untuk diketahui, Menteri BUMN Erick pernah menyoroti mangkraknya proyek tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (22/09/2020) lalu. Terlebih lagi proyek dibiayai lewat skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar RpRp3,5 triliun.
"PMN yang diterima ternyata tidak bisa maksimal. Sangat aneh kalau kita membangun smelter, tapi listriknya tidak ada," kata Erick.
Erick pantas mengeluh sebab selama menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick kerap menggaungkan AKHLAK sebagai core values yang dirumuskan akan diimplementasikan ke seluruh perusahaan pelat merah.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020. AKHLAK sendiri memiliki singkatan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
