Bobby Ngeluh Data COVID-19 dari Pemprov Sulit Diakses, Gubsu Edy: Jangan Nyalahin, Data Itu dari Bawah ke Atas

| 13 Sep 2021 15:10
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menanggapi keluhan Wali Kota Medan Bobby Nasution (Muchlis Ariandi/Era.id)

ERA.id - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan keluhan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution terkait data Covid-19 tidak tepat. Pasalnya kata Edy, Pemprov Sumut mendapat data dari kabupaten/kota.

"Ya nanti dikasih, nanti kita perintahkan. Tapi sebenarnya data itu kan bottom up dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah," kata Gubsu Edy Rahmayadi di Rumah Dinasnya, Senin (13/9/2021).

Dikatakan Edy data COVID-19 seharusnya didukung pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Sumut, bukan sebaliknya. Dari data yang dihimpun, lanjutnya, Pemprov Sumut melaporkan ke Pemerintah Pusat.

"Karena pemprov ini juga kan ngambil data dari bawah. Harusnya tak seperti itu, itu komunikasi saja yang belum tepat. Untuk itu nanti harus diatur dan dievaluasi," ujarnya.

Gubsu Edy juga membantah jika tidak memberikan data seperti yang diminta oleh Pemko Medan. Apalagi data itu saat ini tersedia dalam bentuk digital, sehingga mudah untuk di akses oleh pemerintah pusat. Data yang diperoleh dari tingkat desa/kelurahan melalui Puskesmas dilaporkan sehingga menjadi data nasional.

Edy meminta agar semua persoalan dapat disikapi dengan bijak apalagi yang berkaitan dengan koordinasi.

"Itu terus ke atas (nasional). Itulah pemprov. Jadi kabupaten/kota harus tahu jangan asik nyalahin ini nyalahin itu, akhirnya semua menjadi salah. Rajin pulak wartawan ini mengadu domba, jadilah semuanya nanti," kata Edy.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan keluhan karena kesulitan mendapat data Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumut. Hal itu berkaitan dengan sinkronisasi data Covid-19 yang sempat disinggung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Kata Bobby, pihaknya telah berupaya meminta data kasus terkonfirmasi Covid-19 di sejumlah rumah sakit atau klinik umum non pemerintah, langsung diinput ke pusat data Provinsi. Alhasil, Pemko Medan harus melakukan pendataan ulang dengan cara manual.

"Memang kita akui belum semua data bisa kita input, karena memang terkendala dengan data yang langsung masuk ke Pemprovsu. Ketika kami minta data itu sulitnya minta ampun," papar Bobby Nasution Sabtu (11/9/2021).

Rekomendasi