Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memanggil seluruh ketua umum partai politik untuk membicarakan persiapan Pemilu 2024.
Hal ini lantaran belum ditemukannya kesepakatan antara pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara Pemilu terkait jadwal pencoblosan Pemilu serentak 2024.
"Saya harus akui, memang belum ada satu suara untuk itu, karena itu bersabar sedikit. Jika diperlukan menurut saya, malah perlu Presiden mengundang ketua umum partai politik," kata Arif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Menurut Arif, pertemuan antara Presiden dan ketum parpol diperlukan untuk membicarakan hal-hal pokok dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Selain membicarakan tentang tanggal pencoblosan, menurut Arif, isu lain mengenai Pemilu 2024 yang perlu dibahas yaitu kewajiban pelantikan dan masa akhir jabatan serentak.
"Itu perlu dirumuskan, misalnya kewajiban pelantikan serentak dan akhir masa jabatan yang serentak, nah itu bagaimana penyesuaiannya dengan Pemilu kita. Sementara kan sudah kita putuskan sejak lama bahwa tidak ada perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada," kata Arif.
Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu meyakini, pemerintah memiliki keseriusan dalam mengatasi kerumitan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
"Saya kita pemerintah tetap serius. Tapi juga tidak boleh gegabah, juga tidak boleh sembrono. Apalagi sampai nanti salah dalam memutuskan atau tidak tepat dalam memutuskan yang tentu saja akan memberikan legacy yang tidak baik di akhir masa pemerintah presiden," kata Arif.
Sementara Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku, partainya menyambut baik usulan Presiden harus menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik untuk membahas Pemilu 2024 mendatang.
Dia mengatakan, Pemilu merupakan hajatan besar yang menjadi kerja bersama. Oleh karena itu perlu membangun konsensus bersama antara pemerintah, DPR RI, dan partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu.
"Saya kira semakin banyak kita konsolidasi termasuk Pak Presiden membangun komunikasi untuk memberikan dukungan terhadap bagaimana kita mencapai titik temu desain dan konsep Pemilu 2024, itu semakin bagus," kata Doli.
"Golkar ikut mendorong apabila memang ada inisiatif juga dari presiden untuk bangun komunikasi dengan seluruh ketuam umum parpol dalam rangka mencari konsep dan desain yang ideal dalam pelaksanaan Pemilu 2024," imbuhnya.
Untuk diketahui, DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara Pemilu belum menemui kata sekapakt terkait kapan pemungutan suara Pemilu serentak 2024 harus dilakukan.
KPU mengusulkan, Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari. Alasanya untuk memberi waktu jika ada sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024 dengan alasan, perhitungan waktunya sudah paling sempurna.
