Tim Editor
ERA.id - Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, didenda 5.000 USD atau sekitar Rp79 juta oleh hakim New York, Jumat (20/10/2023) waktu setempat. Denda ini dijatuhkan karena Trump melanggar perintah pembungkaman setelah meremehkan hakim lewat postingan di media sosial.
"Donald Trump telah menerima banyak peringatan dari Pengadilan ini mengenai kemungkinan dampak dari pelanggaran perintah pembungkaman. Dia secara khusus mengakui bahwa dia memahami dan akan mematuhinya," kata Hakim Arthur Engoron, dikutip CNN, Senin (23/10/2023).
"Oleh karena itu, mengeluarkan peringatan lagi sudah tidak tepat lagi. Pengadilan ini jauh tertinggal dari tahap 'peringatan'," sambungnya.
Pada hari kedua persidangan, 3 Oktober, Engoron mengeluarkan perintah pembungkaman sebagian kepada semua pihak untuk tidak berbicara tentang anggota staf pengadilan setelah Trump memposting di Truth Social yang menyerang panitera Engoron.
Postingan tersebut mengklaim bahwa dia adalah 'pacar' Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat New York, yang menunjukkan foto mereka berdua bersama. Namun postingan itu dihapus dari Truth Social setelah perintah pembungkaman dikeluarkan. Akan tetapi postingan itu tidak dihapus dari situs kampanye Trump, DonaldJTrump.com.
"Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perintah pembungkaman. Saya jelaskan bahwa kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan sanksi serius, ujar Engoron.
Selama di pengadilan, Engoron memberi teguran kepada pengacara Trump atas 'pelanggaran terang-terangan' terhadap perintah pembungkaman. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan Trump dipenjara.
"Saya mengetahui bahwa postingan subjek tidak pernah dihapus dari situs web. Dan faktanya, sudah ada di situs itu selama 17 hari terakhir. Saya memahami bahwa itu telah dihapus tadi malam tetapi hanya sebagai tanggapan terhadap email," tegasnya.
Menganai situasi tersebut, pengacara Trump, Chris Kise, meminta maaf kepada Engoron, dengan mengatakan bahwa "tidak disengaja", dan bahwa postingan tersebut dapat ditampilkan di apa "halaman belakang" situs kampanye Trump.
"Tampaknya tidak ada yang menghapus tautan ICYMI yang ada di situs kampanye di halaman belakang. Sungguh, ini tampaknya tidak disengaja. Saya tentu saja meminta maaf atas nama klien saya," kata Kise.
Selain itu, Kise menyalahkan mekanisme kampanye yang besar dan meyakinkan hakim bahwa Trump memerintahkan penghapusan jabatan tersebut. Dia menegaskan tidak menghindari perintah tersebut dan memastikan sudah tidak ada lagi postingan yang bermasalah.
Kise mengatakan dia mendapat konfirmasi pada Kamis malam dan Jumat pagi bahwa postingan tersebut telah dihapus dan mengatakan hal itu tampaknya menjadi masalah dalam kampanye.
"Itu adalah bagian dari proses yang dimasukkan ke dalam struktur kampanye seperti yang saya pahami. Bahwa semua ini, dalam postingan Truth Social, dibungkus dan disebarkan," kata Kise.
Kasus penipuan yang diajukan oleh Jaksa Agung New York Letitia James, menuduh Trump, kedua anaknya yang sudah dewasa, perusahaannya, dan para eksekutif puncaknya melakukan penipuan dengan menggelembungkan nilai aset mereka untuk mendapatkan keuntungan pajak dan persyaratan pinjaman yang menguntungkan.
Persidangan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan enam tuntutan lain dari James, yang meminta ganti rugi sebesar 250 juta USD (Rp3,9 triliun) dan ingin melarang para terdakwa menjalankan bisnis di New York.
Perintah pembungkaman Engoron bukan satu-satunya batasan pidato Trump dalam masalah hukum. Seorang hakim federal di Washington, D.C., pada pertengahan Oktober memberlakukan perintah pembungkaman sebagian dalam kasus pidana penasihat khusus Jack Smith, yang menuduh Trump berkonspirasi untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu tahun 2020 dari Presiden Joe Biden.
Trump telah mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.
Perintah pembungkaman tersebut, yang diikuti dengan banyaknya postingan Trump yang menyerang berbagai pihak dalam kasus tersebut, melarang dia untuk secara terbuka menargetkan penasihat khusus dan calon saksi. Pengacara Trump mengajukan banding atas perintah tersebut.
