Tim Editor
ERA.id - Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mengecam keras pasokan senjata dan peralatan militer oleh Korea Utara ke Rusia.
“Republik Korea, Amerika Serikat, dan Jepang mengutuk keras penyediaan peralatan militer dan amunisi oleh Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) kepada Federasi Rusia yang digunakan untuk melawan pemerintah dan rakyat Ukraina,” bunyi pernyataan ketiga negara itu, dikutip CNA, Kamis (26/10/2023).
Tuduhan itu lantas dibantah oleh pihak Korea Utara dan Rusia. Dua negara itu menekankan tidak ada pengiriman senjata dari Korea Utara untuk digunakan dalam perang Rusia melawan Ukraina.
Dalam laporan yang menurut AS dan para peneliti dapatkan, menunjukkan pergerakan kapal yang membawa kontainer yang kemungkinan besar membawa senjata antara pelabuhan kedua negara.
Meskipun tidak mungkin untuk mengkonfirmasi isi pengiriman tersebut, laporan mengatakan kontainer dari Korea Utara kemudian terlihat dikirim ke fasilitas penyimpanan amunisi Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina.
“Pengiriman senjata semacam itu, yang beberapa di antaranya kini kami konfirmasikan telah selesai, akan secara signifikan meningkatkan jumlah korban jiwa dalam perang agresi Rusia,” kata pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri ketiga negara tersebut.
Ketiga negara itu lantas mengklaim bahwa Korea Utara sedang mencari bantuan militer dari Rusia untuk meningkatkan kemampuan militernya sebagai imbalan atas dukungan senjatanya untuk Moskow.
“Kami memantau dengan cermat setiap materi yang diberikan Rusia kepada DPRK untuk mendukung tujuan militer Pyongyang,” katanya.
Lebih lanjut, ketiga negara yang menuding hal tersebut mengatakan bahwa setiap transaksi senjata dengan Korea Utara melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui oleh Moskow sendiri.
Korea Utara dan Rusia menjanjikan kerja sama militer yang lebih erat ketika para pemimpin mereka bertemu pada bulan September di timur jauh Rusia.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bulan ini dan membahas penerapan perjanjian yang dibuat pada pertemuan puncak tersebut.
