Tim Editor
ERA.id - Lebih dari 1.600 calon dokter di rumah sakit besar Korea Selatan melakukan aksi mogok kerja, Selasa (20/2/2024). Aksi mogok ini mereka lakukan sebagai upaya protes atas keputusan pemerintah.
Pemerintah Korea Selatan memutuskan menambah 2.000 kuota mahasiswa baru fakultas kedokteran pada tahun ajaran 2025. Angka itu meningkat tajam dari tahun ini yang berjumlah sekitar 3.000, dan akan menambah kuota lagi 10.000 pada tahun 2035.
Sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut, sekitar 6.400 dari 13.000 dokter dan dokter magang di rumah sakit besar mengajukan pengunduran diri. Selain itu sekitar 1.630 dari mereka meninggalkan rumah sakit lebih awal sekitar pukul 23.00 waktu setempat, Senin (19/2/2024).
"Menambah tempat sekolah kedokteran adalah kunci untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan mengembangkan teknologi mutakhir," kata Presiden Yoon Suk Yeol pada rapat kabinet, dikutip Reuters, Selasa (20/2/2024).
Aksi industrial ini terjadi meskipun ada perintah pemerintah agar para dokter tetap bekerja, dan rumah sakit-rumah sakit besar mengatakan mereka mengubah jadwal operasi dan janji temu pasien.
Terkait keputusan mogok kerja itu, salah seorang pasien, Park Ki-joo memutuskan untuk menginap di Seoul bersama putrinya yang akan menjalani operasi leher di sebuah rumah sakit besar.
"Saya tidak tinggal di sini tapi sekarang harus mencari tempat tinggal. Tetapi saya lebih khawatir jika dia membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan perawatan," kata Park.
Perdana Menteri Han Duck-soo, sempat memohon kepada para dokter untuk tidak menyandera nyawa dan kesehatan masyarakat, memerintahkan tindakan darurat seperti penggunaan telemedis, lebih banyak operasi di rumah sakit umum dan pembukaan klinik militer.
Sekitar 76 persen warga Korea Selatan mendukung rencana penambahan jumlah mahasiswa kedokteran, menurut jajak pendapat Gallup Korea pekan lalu, di tengah kekhawatiran akan kekurangan dokter untuk anak, unit gawat darurat, dan klinik di luar wilayah Seoul.
Populasi Korea Selatan yang berjumlah 52 juta jiwa memiliki 2,6 dokter per 1.000 orang pada tahun 2022, jauh di bawah rata-rata 3,7 di negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Namun kelompok dokter dan mahasiswa kedokteran mengatakan jumlah dokter sudah mencukupi dan peningkatan jumlah dokter dapat menyebabkan prosedur medis yang tidak perlu dan melemahkan keuangan rencana asuransi kesehatan nasional.
Mereka juga mengkritik pemerintah karena gagal memberikan konsultasi dan “menjelekkan” dokter yang ada.
Park Dan, ketua Asosiasi Magang dan Penduduk Korea, mengatakan di media sosial bahwa dia mengajukan pengunduran dirinya pada hari Senin karena apa yang dia sebut sebagai “kebijakan berantakan” pemerintah.
