Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas atas aksi mogok massal para dokter muda di sejumlah rumah sakit ternama. Pemerintah bersiap memberikan sanksi dan memperingati aksi mogok kerja harus segera dihentikan pada akhir Februari.
Hukuman yang akan dihadapi oleh para dokter muda di Korea Selatan ini karena melakukan protes selama seminggu yang telah mengganggu layanan bagi pasien di beberapa rumah sakit besar.
Dua pertiga dari penduduk negara tersebut dan dokter magang telah meninggalkan pekerjaannya untuk memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran dalam upaya untuk mengatasi apa yang menurut pihak berwenang adalah kekurangan dokter yang akan semakin memburuk di suatu negara.
Protes tersebut telah memaksa rumah sakit untuk menolak pasien dan membatalkan prosedur.
“Mengingat gawatnya situasi, pemerintah mengeluarkan permohonan terakhir,” kata Menteri Keamanan Lee Sang-min pada pembukaan pertemuan gugus tugas, seraya menambahkan bahwa kekacauan meningkat di rumah sakit dan layanan darurat telah mencapai “situasi berbahaya”.
“Jika Anda kembali ke rumah sakit yang Anda tinggalkan pada 29 Februari, Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi,” katanya.
“Kami menghimbau Anda untuk mengingat suara Anda akan terdengar keras dan paling efektif saat Anda berada di sisi pasien," sambungnya dikutip Reuters, Selasa (27/2/2024).
Pemerintah sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap dokter yang tidak mematuhi perintah kembali bekerja, termasuk penuntutan, kemungkinan penangkapan, dan pencabutan izin medis mereka.
Para dokter muda yang melakukan protes mengatakan pemerintah harus memperhatikan gaji dan kondisi kerja terlebih dahulu sebelum mencoba menambah jumlah dokter.
Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo mengatakan mereka yang tidak kembali pada 1 Maret akan menghadapi penangguhan izin medis minimal tiga bulan, di antara tindakan hukum lainnya.
Dokter-dokter senior dan praktisi swasta belum ikut dalam aksi mogok tersebut, namun telah mengadakan demonstrasi yang mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana peningkatan kuota sekolah kedokteran.
Banyak warga Korea Selatan yang mendukung rencana yang dipelopori oleh Presiden Yoon Suk Yeol tersebut.
Jajak pendapat Gallup Korea baru-baru ini menunjukkan sekitar 76 persen responden menyetujui rencana tersebut, terlepas dari afiliasi politik mereka dan jajak pendapat terpisah oleh Realmer yang dirilis pada hari Senin.
Hasil itu menunjukkan bahwa tingkat persetujuan terhadap Yoon telah meningkat menjadi 41,9 persen, pertama kalinya dalam delapan bulan bisa menduduki level 40 persen.
Dalam paket rencana kebijakan untuk meningkatkan layanan medis, pemerintah mengatakan akan meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran baru sebanyak 2.000 per tahun dan memperluas perlindungan hukum terhadap tuntutan malpraktik dan penuntutan.
Pemerintah juga berencana memberikan insentif bagi para dokter untuk melakukan praktik di bidang-bidang penting seperti pediatri dan bedah umum, serta di wilayah regional yang kekurangan dokter lebih parah.
Namun beberapa dokter mengatakan rencana pemerintah bertujuan untuk memenangkan lebih banyak suara pada pemilihan umum bulan April.
Dalam sebuah pernyataan, profesor kedokteran di Universitas Nasional Seoul, yang mengelola salah satu sekolah kedokteran terkemuka di negara itu, meminta pihak berwenang untuk menunda pembahasan rencana tersebut sampai setelah pemilu.
